KABAR DARI SUBANG

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa terdapat fleksibilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun undang-undang terkait belum sepenuhnya diterbitkan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa APBN telah dirancang secara cermat dan disahkan sebagai undang-undang. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian jika terjadi dinamika ekonomi atau perubahan kebijakan, tanpa perlu mengubah undang-undang itu sendiri. Mekanisme ini, menurutnya, merupakan bagian integral dari tata kelola fiskal yang bertujuan menjaga responsivitas pemerintah terhadap kondisi aktual, sambil tetap memastikan kepastian hukum dan disiplin anggaran.

"Kalaupun kemudian ada perkembangan atau ada perubahan-perubahan, tentunya sudah diatur di dalam sebuah mekanisme di mana memang Bapak Presiden diberikan ruang juga di dalam APBN pada saat pelaksanaannya mungkin terjadi penyesuaian-penyesuaian," ujar Prasetyo. Hal ini menunjukkan bahwa APBN dirancang dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya penyesuaian di tengah jalan, yang merupakan praktik umum dalam pengelolaan anggaran negara.

Keterlambatan Penyerahan DIPA dan Peraturan APBN 2026

Meskipun demikian, muncul pertanyaan publik terkait belum diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta belum diterbitkannya peraturan rinci APBN 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pemerintahan sebelumnya, penyerahan DIPA biasanya dijadwalkan pada pertengahan Desember tahun sebelumnya, seperti 17 Desember 2025. Namun, hingga awal Januari 2026, proses ini belum juga dilakukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berulang kali menekankan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran. Ia berpendapat bahwa penyerahan DIPA lebih bersifat seremonial dan keterlambatan agenda tersebut tidak akan menghambat pelaksanaan program.

Menurut Purbaya, penundaan penyerahan DIPA, yang semula dijadwalkan pada Selasa, 16 Desember 2025, disebabkan oleh penyesuaian jadwal Presiden. "Kan ini upacaranya saja, nanti kita tunggu kapan istana punya waktu. Bukan berarti pelaksanaannya APBN 2026 terhambat. Memang mundur dua minggu kan seremoninya. Tapi yang lain jalan," jelasnya. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses administratif yang bersifat seremoni tidak serta-merta menghentikan roda pelaksanaan anggaran yang lebih teknis.

Potensi Pelanggaran Hukum dan Prinsip Transparansi

Namun, kondisi ini menimbulkan sorotan dari kalangan akademisi. Beni Kurnia Illahi, seorang pengajar Hukum Administrasi dan Keuangan Negara di Universitas Bengkulu, menyoroti bahwa berjalannya tahun anggaran 2026 tanpa dokumen hukum operasional belanja negara yang dapat diakses publik berpotensi mencederai prinsip transparansi.

Beni menegaskan bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas mewajibkan transparansi dan ketaatan pada hukum. Prinsip ini merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. "Hal itu merupakan amanat langsung dari Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Bila Perpres [Rincian APBN] belum diundangkan dan diumumkan, maka secara hukum keberlakuannya masih lemah," ujarnya.

Lebih lanjut, Beni mengutip Pasal 11 ayat (5) UU Keuangan Negara yang menetapkan rincian APBN dalam Peraturan Presiden (Perpres) sebagai dasar operasional belanja. Tanpa publikasi resmi, pelaksanaan anggaran saat ini berisiko cacat asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. "Sehingga akan memunculkan spekulasi-spekulasi bila pemerintah melaksanakan anggaran," tambahnya. Hal ini berpotensi menciptakan ruang bagi interpretasi yang berbeda dan keraguan mengenai dasar hukum pelaksanaan anggaran.

Selain dari perspektif keuangan negara, Beni juga menyoroti potensi pelanggaran dari sisi hukum administrasi negara. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, keterbukaan, dan kepastian hukum.

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas ini, peraturan yang belum dipublikasikan secara resmi tidak dapat dianggap efektif mengikat, baik bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat umum. "Dalam konteks ini, keterlambatan publikasi instrumen hukum APBN berpotensi dikualifikasi sebagai malaadministrasi berupa penundaan kewajiban hukum, karena negara menjalankan fungsi fiskalnya tanpa memastikan terlebih dahulu akses publik atas dasar hukumnya," tegas Beni. Keterlambatan ini, menurutnya, dapat dikategorikan sebagai bentuk penundaan dalam memenuhi kewajiban hukum negara untuk menyediakan akses publik terhadap dasar hukum pelaksanaan tugasnya.

AS Targetkan Presiden Venezuela: Mengapa Nicolás Maduro Menjadi Sasaran Utama?

Klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi besar telah menggemparkan dunia internasional. Langkah ini, yang disebut sebagai intervensi paling signifikan AS di Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir, menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa AS sampai menargetkan seorang kepala negara yang masih berkuasa?

Menurut pernyataan Trump dan pejabat pemerintahannya, penangkapan ini bukanlah keputusan mendadak. Sebaliknya, ini merupakan puncak dari tekanan politik, hukum, dan keamanan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun terhadap pemerintahan Maduro.

Sejak Agustus 2017, pemerintahan Trump telah menerapkan serangkaian sanksi terhadap Venezuela. Sanksi awal melarang Venezuela mengakses pasar keuangan AS. Pada Mei 2018, sanksi tersebut diperluas untuk memblokir pembelian utang Venezuela.

Alasan Utama di Balik Tindakan AS

Pemerintahan AS mengemukakan beberapa alasan utama mengapa mereka mengambil langkah drastis terhadap Nicolás Maduro:

1. Tuduhan Menjalankan Kartel Narkoba Internasional Alasan paling menonjol yang dikemukakan oleh Washington adalah tuduhan bahwa Nicolás Maduro terlibat dalam jaringan narkotika lintas negara. Pemerintah AS menuduh Maduro dan lingkaran terdekatnya berperan dalam apa yang mereka sebut sebagai "narco-state", yaitu sebuah negara di mana aparat dan pemimpinnya dituding melindungi atau mengendalikan peredaran narkoba. Pada tahun 2020, Departemen Kehakiman AS secara resmi mengajukan dakwaan pidana terhadap Maduro, yang mencakup tuduhan konspirasi narkotika dan korupsi. Maduro sendiri dengan tegas membantah semua tuduhan ini, menyebutnya sebagai bentuk kriminalisasi politik.

2. Tekanan agar Maduro Lengser dari Kekuasaan Selama berbulan-bulan, pemerintahan Trump secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak lagi menganggap Maduro sebagai presiden yang sah. AS menilai bahwa pemilu di Venezuela penuh dengan manipulasi dan tidak demokratis, terutama pemilu yang mengantarkan Maduro ke masa jabatan ketiganya. Trump dan sekutunya berulang kali menyerukan agar Maduro mundur dari jabatannya. Namun, tekanan diplomatik dan sanksi ekonomi yang diterapkan dinilai tidak membuahkan hasil yang signifikan. Klaim mengenai operasi penangkapan ini kemudian disebut sebagai langkah lanjutan untuk "memulihkan demokrasi" di Venezuela, menurut versi pemerintah AS.

3. Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Alasan lain yang dikemukakan oleh AS adalah rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di bawah pemerintahan Maduro. Washington merujuk pada laporan internasional, termasuk temuan dari Misi Pencari Fakta PBB, yang menyebutkan adanya dugaan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap kelompok oposisi. Penindasan terhadap demonstrasi besar pada tahun 2014 dan 2017, serta penahanan ribuan pengunjuk rasa pasca-pemilu 2024, sering kali dijadikan dasar pembenaran bagi tekanan AS terhadap pemerintah Caracas.

4. Kepentingan Strategis dan Politik Regional Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga stabilitas dan arah politik negara ini memiliki dampak strategis yang sangat besar. Pemerintahan Trump memandang kedekatan Maduro dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran sebagai ancaman geopolitik di kawasan Amerika. Dengan menekan, bahkan menargetkan Maduro, AS dinilai ingin memutus pengaruh negara-negara rival di Amerika Latin. Selain itu, langkah ini juga dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal keras kepada pemerintahan kiri lain yang berseberangan dengan kebijakan Washington.

5. Pesan Politik Donald Trump Klaim penangkapan Maduro juga dapat diartikan sebagai pesan politik dari Donald Trump, baik untuk audiens di dalam negeri AS maupun di panggung global. Trump ingin menampilkan citra yang tegas terhadap isu narkoba, otoritarianisme, dan musuh-musuh geopolitik AS. Sekaligus, ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya berani mengambil langkah-langkah ekstrem untuk mencapai tujuannya.

Namun demikian, klaim mengenai penangkapan ini hingga kini masih menjadi subjek perdebatan internasional dan telah memicu kekhawatiran akan terjadinya eskalasi konflik di kawasan Amerika Latin. Apapun kebenaran yang akhirnya terungkap, peristiwa ini telah menandai babak baru dalam ketegangan antara Washington dan Caracas, sekaligus mengguncang stabilitas politik di seluruh benua Amerika Latin.

Ringkasan Berita:

• Amerika Serikat dituding melanggar Piagam PBB setelah melancarkan invasi ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro.
• Para pakar hukum internasional menilai operasi tersebut sebagai kejahatan agresi, sementara sanksi terhadap AS hampir mustahil dijatuhkan karena hak veto di Dewan Keamanan PBB. 
• Jika tidak ada konsekuensi, para ahli memperingatkan bahwa negara lain, termasuk China, bisa mencontoh dengan melakukan invasi ke Taiwan.

medkomsubangnetwork– Amerika Serikat melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1/2025) dini hari waktu setempat, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Pasangan tersebut, dibawa ke New York dan didakwa atas tuduhan terorisme dan kejahatan narkoba.

Namun, sah atau tidaknya operasi tersebut kini dipertanyakan.

Bahkan, sejumlah sekutu Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa operasi tersebut melanggar hukum internasional.

Mengutip The Guardian, para ahli sepakat bahwa Amerika Serikat kemungkinan telah melanggar ketentuan Piagam PBB.

Piagam PBB ditandatangani pada Oktober 1945 dan dirancang untuk mencegah terulangnya konflik berskala Perang Dunia Kedua.

Ketentuan utama dalam perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 2(4), menetapkan bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing.

Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, mengatakan serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam PBB.

“Kenyataannya adalah Amerika melanggar Piagam PBB,” ujarnya.

“Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh Pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi, kejahatan terburuk dari semuanya.”

Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional di Universitas Kingston, menyebut operasi tersebut sebagai kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara lain.

Sementara itu, Susan Breau, profesor hukum internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menyatakan bahwa serangan tersebut hanya dapat dianggap sah jika Amerika Serikat memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri.

“Tidak ada bukti sama sekali untuk kedua alasan tersebut,” kata Breau.

Bagaimana Amerika Serikat Membela Diri?

Amerika Serikat kemungkinan akan berupaya mencari pembenaran bahwa serangan ke Venezuela dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri, untuk menghadapi ancaman yang diduga berasal dari “organisasi teroris narkoba” yang dituduhkan dipimpin oleh Maduro.

Baik Piagam PBB maupun hukum domestik AS memang memberikan ketentuan terkait penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.

Namun, Robertson menilai, argumen tersebut tidak masuk akal.

“Tidak ada cara yang masuk akal bagi Amerika untuk mengklaim bahwa tindakan ini merupakan pembelaan diri,” ujarnya.

“Untuk menggunakan pembelaan diri, Anda harus memiliki keyakinan yang nyata dan jujur bahwa Anda akan diserang dengan kekuatan.”

“Tidak ada satu pun indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang Amerika Serikat.”

Ia menambahkan bahwa anggapan Maduro sebagai gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional.

“Gagasan bahwa Maduro adalah semacam gembong narkoba tidak dapat mengalahkan aturan bahwa invasi demi perubahan rezim adalah tindakan ilegal,” kata Robertson.

“Anda harus membuktikan bahwa para pengedar narkoba tersebut benar-benar mengancam kedaulatan Amerika Serikat,” tambah Breau.

“Amerika Serikat akan berargumen keras bahwa perdagangan narkoba adalah momok yang telah membunuh banyak orang, dan saya setuju.”

“Namun, banyak pakar hukum internasional telah meneliti hal ini dan bahkan tidak ada bukti jelas bahwa para pengedar narkoba tersebut berasal dari Venezuela, apalagi bahwa mereka dikendalikan oleh Maduro dalam bentuk apa pun.”

Sanksi Apa yang Bisa Dikenakan terhadap AS?

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara demi menjaga perdamaian internasional.

Sanksi tersebut, dapat berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan.

Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, hak istimewa untuk membatalkan atau menolak suatu keputusan.

Hal ini membuat hampir mustahil bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.

“Sanksi harus dijatuhkan oleh Dewan Keamanan, dan Amerika adalah anggota yang memiliki hak veto,” kata Robertson.

“Ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif."

"Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga satu-satunya lembaga yang bisa bertindak menjadi lumpuh.”

Domínguez-Redondo menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang nyaris mustahil diatasi.

“Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak,” ujarnya.

“Namun, karena AS memiliki hak veto, sanksi tidak akan pernah diputuskan di sana.”

Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh

Jika Amerika Serikat tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional.

“Konsekuensi paling jelas adalah China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan,” kata Robertson.

“Ini adalah momen paling tepat bagi mereka, dengan melihat invasi Trump ke Venezuela serta sikap lunaknya terhadap Rusia dalam invasi ke Ukraina.”

“Bahkan, saya akan mengatakan bahwa invasi Trump ke Venezuela merupakan kejahatan agresi, kejahatan yang sama seperti yang dilakukan Vladimir Putin dengan menginvasi Ukraina.”

Domínguez-Redondo menambahkan, situasi ini dapat semakin melemahkan peran Dewan Keamanan PBB.

“Dewan Keamanan merupakan mekanisme pencegah Perang Dunia Ketiga,” ujarnya.

“Mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak."

"Dewan Keamanan telah mengalami erosi yang serius.”

Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela: Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Gembong Narkoba

Mengutip NPR, Amerika Serikat merupakan salah satu dari sejumlah negara Barat yang menganggap pemerintahan Maduro tidak sah, dengan alasan adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024.

Pemerintahan Trump juga telah lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.

Amerika Serikat mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November lalu.

Pada hari Sabtu, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan Maduro, Flores, dan pejabat senior Venezuela menghadapi dakwaan terkait dugaan “perdagangan narkoba dan konspirasi terorisme narkoba”, menurut dokumen dakwaan yang telah dibuka dan diunggah Bondi di X.

Dakwaan tersebut, menyebutkan bahwa sejak 1999, Maduro dan pihak lainnya bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba internasional untuk mengangkut ribuan ton kokain ke Amerika Serikat.

Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan berbalik menuding Amerika Serikat berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Di sisi lain, Trump mengklaim, Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS.

Klaim ini dibantah oleh pemerintahan Maduro.

Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker.

Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melancarkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.

AS, khususnya CIA, juga melakukan serangan pesawat nirawak pekan lalu di area dermaga yang diyakini digunakan oleh kartel narkoba Venezuela.

Aksi ini menandai operasi langsung pertama di wilayah Venezuela sejak serangan dimulai pada September.

Trump mengatakan, perusahaan-perusahaan minyak AS akan menuju Venezuela dan beroperasi di cadangan minyak negara tersebut.

Ia tidak merinci perusahaan minyak mana yang dimaksud, dan belum jelas apakah ada perusahaan AS yang telah menyusun rencana konkret untuk langkah tersebut.

“Kita akan mengirimkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut,” ujar Trump.

“Penerima manfaat terbesar adalah rakyat Venezuela,” tambahnya.

(medkomsubangnetwork, Tiara Shelavie)

Ringkasan Berita:

• Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.
• Ijazah yang ditunjukkan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
• Jokowi menilai pengadilan sebagai forum paling tepat membuktikan keaslian ijazah.

medkomsubangnetwork, Jakarta -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat Sekolah Dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi di pengadilan.

Ia menilai pengadilan merupakan forum yang tepat untuk membuktikan apakah ijazah yang dimilikinya selama ini asli atau palsu.

"Ya itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, akan saya bawa," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Program Khusus Kompas TV, Selasa (9/12/2025). 

Jokowi menambahkan pengadilan juga menjadi tempat bagi pihak yang menuding ijazah palsu untuk membuktikan tuduhannya.

Melansir Tribunnews.com, mengenai pernyataan Jokowi tersebut, Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duadji memberi hormat kepada ayah Wakil Presiden Gibran itu.

Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan.

Susno Duadji adalah Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009.

"Kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan," kata Susno dalam program 'Bola Liar' Kompas TV, Jumat (12/12/2025).

Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik.

Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik.

"Mudah-mudahan beliau (Jokowi) keseleo lidah. Jadi artinya (ijazah) sudah di tangan penyidik itu. Mudah-mudahan ya karena beliau bukan orang hukum juga," ujarnya.

Susno Duadji juga menjelaskan bahwa Roy Suryo cs harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi.

Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya.

"Siapa yang menuduh dia yang buktikan. Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan 'ini aslinya, skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah.'," tuturnya.

Minta UGM Bersuara Jelas

Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) juga harus bersuara menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

Susno menegaskan bahwa dirinya tidak membela pihak manapun terkait dengan perkara ijazah Jokowi.

"Jangan UGM sembunyi. Bela, bersuara yang jelas, asli ini bukti skripsinya. Ini dosen pembimbingnya," kata dia.

"Saya netral. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana di pengadilan.

Menurut dia, pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya.

"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum agar jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.

"Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," pesannya.

Menurut Jokowi, kasus serupa bisa terjadi ke orang lain jika ia tidak membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, ke menteri, ke presiden yang lain, ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

Kedelapan tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama 5 orang dan klaster kedua 3 orang.

Klaster pertama Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Sementara klaster kedua, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma dikenakan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE.

Ringkasan Berita:

• Jokowi dengan tegas menyebut bahwa tujuan disebarluaskannya isu ijazah palsu demi agenda besar politik. 
• Menurut Jokowi tudingan ijazah palsu yang menyerangnya diyakini sebagai bentuk untuk menjatuhkan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
• Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. 

 

medkomsubangnetwork Jokowi makin blak-blakan soal dalang isu ijazah palsunya. 

Jika sebelumnya Jokowi lebih memilih bungkam dan hanya tersenyum, belakangan ini Jokowi justru sebaliknya. 

Ia bahkan menyinggung sosok di balik penyebar isu ijazah palsu tersebut sangatlah gampang untuk ditebak. 

Jokowi dengan tegas menyebut bahwa tujuan disebarluaskannya isu ijazah palsu demi agenda besar politik. 

"Saya pastikan iya (ada agendan besar dan orang besar di balik kasus ijazah). Saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan KOMPAS TV.

Menurut Jokowi tudingan ijazah palsu yang menyerangnya diyakini sebagai bentuk untuk menjatuhkan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

"Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main, kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," jelasnya.

Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. 

"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata dia.

Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum agar jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.

"Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," pesannya.

Jokowi yang selalu diam atas tudingan yang merusakan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, meminta para aktor yang menuduh untuk dapat membuktikan.

"Saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan," ujar Jokowi.

Disampaikan oleh Jokowi jika selama ini tak mau menanggapi tudingan ijazah palsu, karena faktanya ijazah aslinya ada di tangannya.

"Ini kan sebuah isu yang sudah empat tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah empat tahunan diam, tidak banyak menanggapi, karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh, tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu," kata Jokowi.

Sudah Dirancang 4 Tahun 

Jokowi mengungkapkan bahwa isu ijazahnya palsu itu sudah dirancang sejak 4 tahun yang lalu. 

Jadi isu ijazah Jokowi palsu sengaja dibuat heboh untuk menjatuhkan nama baiknya. 

"Ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV yang tayang di channel YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Jokowi mengungkap alasan dirinya tidak menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

"Saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu. Coba dibuktikan seperti apa?" katanya.

Menurut Jokowi pembuktian akan lebih baik di lakukan di pengadilan, agar dengan proses hukum akan tampak keadilan bagi semua pihak.

"Akan kelihatan adilnya karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya, sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?" kata Jokowi.

Karenanya Jokowi menilai ada agenda besar politik atau operasi politik di balik isu ijazahnya palsu yang terus menerus dihembuskan.

"Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun, enggak rampung-rampung. Karena keinginan mereka untuk men-downggrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Meskipun saya merasa enggak punya reputasi apa-apa," kata Jokowi.

Menurut Jokowi keinginan pihak yang ingin menurunkan reputasinya untuk kepentingan politik.

"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh?

Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan, mesti ada kepentingan politiknya di situ," kata Jokowi.

"Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini kita konsentrasi untuk hal-hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini," paparnya.

Jokowi mencontohkan misalnya yang berkaitan dengan perubahan karena artificial intelligence dan humanoid.

"Sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya, ya urusan ringan," kata Jokowi.

Ketua Angkatan Jokowi Buka Suara 

Profesor UNJ Prof. Ciek Julyati Hisyam sempat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi karena adanya materai berwarna hijau, yang menurutnya janggal karena materai resmi saat itu harusnya ungu (merah/ungu) berdasarkan UU materai tahun 1985. 

Mendengar pernyataan tersebut Mustoha Iskandar, sebagai ketua angkatan Jokowi di UGM, "skakmat" (membungkam) profesor tersebut.

Mustoha memastikan bahwa seluruh lulusan Fakultas Kehutanan UGM dari angkatan yang sama mengunakan jenis materai yang serupa.

Hal tersebut sudah ia cocokkan dengan dokumen kelulusannya dan milik rekan-rekan seangkatannya.

"(Materai warna hijau) Bukan merah," kata Mustoha Iskandar melansir dari Tribunnews.com, senin (8/12/2025).

Mustoha menjelaskan bahwa UGM memiliki empat periode wisuda setiap tahun, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.

Ia berujar bahwa tidak ada mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang mengikuti wisuda pada periode Februari yang menggunakan materai berwarna merah.

"Jadi di Gadjah Mada itu ada empat kali wisuda. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. (Fakultas Kehutanan) Angkatan 1980 nggak ada yang wisuda Februari, yang merah itu nggak ada," ucapnya.

"Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materainya, semuanya hijau," kata Mustoha.

Mustoha Iskandar menyebut bahwa klaim ijazah Jokowi bermaterai merah tidak sesuai dengan fakta.

"Kalau bilang merah berarti bukan angkatan 1980, apalagi sama-sama wisuda Pak Jokowi, itu bohong," tuturnya.

Profil Mustoha Iskandar 

Mustoha Iskandar seorang Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 4 Agustus 2020 sedang ramai disorot. 

Dirinya adalah lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1986 yang satu angkatan dengan Jokowi. 

Pada tahun yang sama, ia juga berhasil mendapat gelar Sarjana Muda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) - kini bernama Universitas Islam Negeri (UIN) - Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah itu, Mustoha lulus dari University of Philippines Los Banos pada 1996.

Di sana, ia mendapatkan gelar Magister Manajemen Pembangunan.

Tak hanya itu, Mustoha Iskandar juga sukses meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2006.

Tak berhenti di situ, Mustoha juga sukses meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada 2014.

Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Dr. Ir. Mustoha Iskandar, S.H., MDM.

Sebelum menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero), Mustoha sempat terlebih dahulu menjabat posisi serupa di PT Pusri Palembang pada 2016-2018.

Mustoha juga beberapa kali mengisi kuliah umum, di antaranya di Universitas Bengkulu pada Oktober 2017 dan di Universitas Kuningan pada September 2018.

Mustoha juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selama tiga bulan, yakni Agustus-November 2016.

Ia juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Direktur Utama Perhutani periode 2014-2019.

Pengangkatan Mustoha sebagai Dirut Perhutani tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 231/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Riwayat jabatan

Berikut riwayat jabatan Mustoha Iskandar:

- Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani

- Direktur Perum Perhutani (2014-2019)

- Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (2016)

- Komisaris Independen PT Pusri Palembang (2016-2018)

- Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-2025)

Harta Kekayaan Mustoha Iskandar

Mengutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Mustoha Iskandar tahun 2022.

Didapati  jumlah harta sang komisaris Pupuk Indonesia Group mencapai Rp 22.736.596.232

Adapun dirinya memiliki hutang sebesar Rp 286.844.505.

Untuk Kas dan Setara kas sebesar Rp 6.764.329.610.

Surat Berharga dan harta bergerak lainnya Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 264.062.064

Berikut Pembagiannya

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.494.900.000

1. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

2. Tanah Seluas 640 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000

3. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000

4. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 131.100.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000

6. Tanah Seluas 4675 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 234.300.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/265 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 2.353.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.055.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/108 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000

10. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.750.000

11. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

12. Tanah Seluas 233 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI 2022 Rp. 58.250.000

13. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

14. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

15. Tanah Seluas 33440 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 334.400.000

16. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

17. Tanah Seluas 11960 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 119.600.000

18. Tanah Seluas 92840 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 928.400.000

19. Tanah Seluas 43720 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 437.200.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 35.100.000

22. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 57.900.000

23. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 57.900.000

24. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 645.000.000

25. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000

26. Tanah Seluas 20500 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.145.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

2. MOBIL, TOYOTA PICNIK Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

4. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 319.000.000

5. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.710.000.000

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Kediri secara resmi mengukuhkan Pelaksana Daerah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kediri Periode 2025-2029.
• Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda, berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati

medkomsubangnetwork, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri secara resmi mengukuhkan Pelaksana Daerah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kediri Periode 2025-2029.

Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda, berlangsung di Pendapa Panjalu Jayati, Senin (8/12/2025).

Pembentukan DPPI ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka dan Keputusan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 50 Tahun 2024 tentang pengangkatan DPPI.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyampaikan rasa bangga terhadap mantan anggota Paskibraka yang kini diberi tanggung jawab baru sebagai Duta Pancasila.

"Duta Pancasila merupakan ujung tombak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda Kabupaten Kediri," katanya.

Menurut Mas Dhito, DPPI tidak hanya menjalankan tugas simbolik, namun memiliki peran strategis sebagai motor penggerak integritas, kedisiplinan, dan karakter kebangsaan.

Mereka diharapkan mampu menjadi panutan dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keberagaman.

"Kalian adalah penjaga gawang ideologi bangsa di tingkat daerah. Buktikan bahwa Pancasila hidup dan relevan, bukan hanya dalam teks tetapi dalam perilaku sehari-hari," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan siap mendukung penuh berbagai program DPPI.

Mas Dhito mendorong DPPI membangun kolaborasi aktif dengan sekolah, organisasi kepemudaan, dan perangkat daerah agar kegiatan pembumian Pancasila lebih masif.

Sebanyak tujuh anggota Paskibraka dipilih menjadi pengurus Pelaksana Daerah DPPI Kabupaten Kediri untuk periode empat tahun.

Mereka adalah Moh. Faishal Rizkiawan Kodiri sebagai Ketua, Imam Maulana Faqih sebagai Wakil Ketua, dan Rizqi Fajar Rahmawati sebagai Sekretaris.

Pada struktur organisasi diperkuat dengan empat kepala bidang yakni Wina Amel Tristanti (Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka Duta Pancasila), Ricky Ramadhan (Bidang Peningkatan Kompetensi), Finna Amelia Putri Sugiantari (Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila), dan Linda Mustika Dewi (Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi).

Mas Dhito menegaskan bahwa amanah ini harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian terbaik. Nilai-nilai Pancasila menurutnya harus diterapkan dalam tindakan nyata, bukan hanya retorika.

"Dengan semangat Pancasila, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kediri berjalan selaras dengan nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, dan kebhinekaan," pungkasnya.

Acara pengukuhan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, perwakilan BPIP RI, Ketua Pelaksana DPPI Pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta tamu undangan dari sejumlah daerah.

Sementara itu, Kabid INKK Kesbangpol Kediri, Nugroho Hery Prastowo menambahkan, pembentukan DPPI merupakan program nasional dari BPIP.

Namun, tidak semua daerah siap menjalankannya. Kediri termasuk daerah yang bergerak cepat menyelesaikan struktur dan pengukuhan.

"DPPI ini memang baru tahun ini berjalan. Banyak daerah, terutama luar Jawa, yang belum membentuk. Kediri termasuk yang mendahului," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari ratusan alumni Paskibraka, hanya tujuh yang terpilih menjadi pengurus melalui seleksi rekam jejak, kompetensi, dan performa saat bertugas pada upacara 17 Agustus lalu.

DPPI akan menjalankan fungsi pembinaan berkelanjutan, jauh melampaui tugas seremonial. Mereka akan menyelenggarakan edukasi kebangsaan di sekolah, kampanye toleransi, hingga literasi ideologi.

Ke depan, DPPI masa khidmat 2025–2029 diproyeksikan menjadi agen perubahan.

Berbekal mandat empat tahun, mereka akan membawa pesan Pancasila ke ruang-ruang publik dan menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Kediri.

"Dulu setelah tugas 17 Agustus selesai, pembinaannya ikut selesai. Harapannya dengan adanya DPPI, pembinaan bisa berkelanjutan dan pengenalan Pancasila kembali menguat, ucapnya.

(Isya Anshori/medkomsubangnetwork)

Editor : Sri Wahyunik

BERITA DIY - Di setiap sudut kedai kopi di Aceh hingga ruang-ruang diskusi politik nasional, nama Muzakir Manaf jarang disebut sendirian. Hampir selalu ada satu kata yang melekat mendahuluinya atau bahkan menggantikannya: "Mualem".

Sosok yang kini resmi menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 ini memiliki rekam jejak yang unik.

Ia bukan birokrat karier, melainkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertransformasi menjadi politisi ulung.

Namun, bagi masyarakat di luar Aceh, panggilan "Mualem" sering kali memantik tanda tanya. "Apakah itu nama asli? Atau gelar kebangsawanan?"

Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri akar bahasa, tradisi masyarakat Aceh, dan sejarah panjang perjuangan sang gubernur dari belantara hutan hingga ke pendopo kekuasaan.

Profil Sang Gubernur: Transformasi Kombatan Menjadi Negarawan

Secara administratif, nama lengkapnya adalah H. Muzakir Manaf. Dikutip dari data Kompaspedia dan DataIndonesia.id, pria kelahiran Seuneudon, Aceh Utara, pada 3 April 1964 ini adalah figur sentral dalam sejarah kontemporer Aceh.

Kariernya melesat dari Panglima Militer GAM pasca-meninggalnya Tgk Abdullah Syafi'i, menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) setelah damai, mendirikan Partai Aceh, menjabat Wakil Gubernur (2012-2017), hingga akhirnya memenangkan Pilkada 2024 dan dilantik sebagai Gubernur Aceh.

Perjalanannya dianggap sebagai simbol sukses transformasi dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik konstitusional.

Menggali Arti Kata "Mualem"

Penting untuk diluruskan bahwa "Mualem" bukanlah nama asli yang tercantum dalam akta kelahiran atau KTP. Ini adalah sebuah gelar kehormatan dan panggilan akrab yang memiliki bobot sosial tinggi.

Dikutip dari ulasan budaya di AcehTrend dan Inilah.com, dalam tradisi masyarakat Aceh, kata "Mualem" memiliki arti "Guru", "Ahli", "Pelatih", atau "Penunjuk Jalan".

Gelar ini tidak diberikan sembarangan. Pada masa konflik Aceh berkecamuk, sebutan ini disematkan kepada seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan mumpuni, khususnya dalam ilmu militer, strategi, dan kepemimpinan. Mualem adalah sosok yang didengar cakapnya, ditiru lakunya, dan dipatuhi komandonya.

Jejak Sejarah: "Alumni" Libya dan Didikan Militer

Mengapa Muzakir Manaf dipanggil Mualem? Jawabannya ada pada riwayat pendidikannya di masa muda.

Pada era 1980-an, Muzakir Manaf adalah salah satu pemuda Aceh terpilih yang dikirim ke Libya. Di sana, tepatnya di Camp Tajura, ia menempuh pendidikan militer intensif.

Ia bukan sekadar peserta latihan biasa. Sejarah mencatat ia pernah menjadi bagian dari pengawal elit Muammar Khadafi.

Ketika kembali ke Aceh, bekal ilmu militer dan strategi tempur yang ia miliki membuatnya menjadi instruktur dan pelatih bagi para kombatan GAM lainnya.

Dari sinilah panggilan "Mualem" (Sang Guru/Pelatih) melekat erat. Para pasukan di lapangan memanggilnya demikian sebagai bentuk penghormatan kepada guru militer mereka.

Panggilan ini terus bertahan melintasi zaman, dari masa perang gerilya di hutan hingga masa damai di gedung pemerintahan.

Simbol Identitas Politik Aceh

Hari ini, panggilan Mualem telah bertransformasi menjadi identitas politik yang kuat. Ketika media atau warga menyebut "Mualem", mereka tidak hanya memanggil Muzakir Manaf sebagai individu, tetapi juga mengakui sejarah dan otoritasnya.

Dalam berbagai pemberitaan pelantikannya sebagai Gubernur Aceh bersama wakilnya Fadhlullah (Dek Fad), media nasional dan lokal konsisten menggunakan narasi "Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem".

Ini menunjukkan bahwa gelar tersebut telah diterima secara nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari persona politik sang gubernur.***

medkomsubangnetwork.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa penerapan bea keluar batu bara diperlukan untuk mengimbangi besarnya restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dari kegiatan industri tersebut yang selama ini dinilai menambah tekanan pada kapasitas fiskal.

“Jadi desain ini (penerapan bea keluar batu bara) hanya mengembalikan ini ke seperti yang awal tadi (sebelum UU Cipta Kerja 2020 ketika batu bara masih non-BKP), hanya meng-cover loss yang karena perubahan status (dari non-BKP menjadi BKP),” kata Purbaya dalam raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Menkeu menjelaskan, perubahan status dari yang sebelumnya non-barang kena pajak (non-BKP) menjadi barang kena pajak (BKP) membuat industri mendapatkan restitusi besar meskipun merupakan sektor yang telah mencatatkan keuntungan tinggi dari ekspor. Ia menilai kondisi tersebut menciptakan efek seperti subsidi tidak langsung dari negara kepada pelaku usaha besar yang seharusnya tidak lagi membutuhkan dukungan fiskal.

Purbaya menyebut restitusi PPN kepada industri batu bara mencapai sekitar Rp 25 triliun per tahun. Besarnya restitusi tersebut dinilai membuat penerimaan fiskal negara dari sektor batu bara menurun, bahkan bisa menjadi negatif setelah memperhitungkan berbagai kewajiban perpajakan lain.

Kebijakan bea keluar, kata dia lagi, bukan ditujukan untuk menurunkan daya saing ekspor batu bara. Ia menjelaskan bahwa sebelum 2020, ketika batu bara masih berstatus non-BKP dan tidak menimbulkan restitusi besar, industri tetap mampu bersaing secara global. Karena itu, penerapan bea keluar hanya mengembalikan struktur fiskal sektor tersebut ke posisi semula.

Dalam pemaparannya, Purbaya juga menjelaskan bahwa instrumen bea keluar disiapkan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi yang saat ini mekanismenya sedang difinalisasi bersama kementerian terkait.

Ketika ditanya mengenai harga batu bara acuan (HBA) yang tengah dalam tren penurunan, Purbaya memastikan kebijakan bea keluar atas batu bara tetap dilaksanakan pada 2026 meskipun HBA menurun. Adapun tarif bea keluar yang akan diberlakukan direncanakan berada di kisaran 1–5 persen.

Sejumlah kapal tongkang memuat batu bara melakukan lego jangkar di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (18/2/2025). - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Selain batu bara, pemerintah juga akan memberlakukan bea keluar emas yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui hilirisasi, mendukung terpenuhinya kebutuhan emas dalam ekosistem bullion bank, optimalisasi pengawasan tata kelola transaksi emas, serta optimalisasi penerimaan negara. Agar hilirisasi berjalan lebih efektif, kebijakan bea keluar emas dirancang dengan prinsip bahwa tarif produk hulu ditetapkan lebih tinggi dibandingkan produk hilir.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada November lalu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengungkapkan bahwa besaran bea keluar emas berada di kisaran 7,5 persen hingga 15 persen.

Ketika harga mineral acuan (HMA) emas berada pada rentang 2.800 dolar Amerika Serikat (AS) hingga di bawah 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif yang dikenakan bergerak naik dari kelompok produk paling hilir hingga paling hulu.

Minted bars dikenai tarif 7,5 persen, diikuti ingot dan cast bar sebesar 10 persen, sementara dore dan granule dikenai tarif 12,5 persen dalam rentang harga tersebut.

Sementara itu, ketika HMA emas mencapai atau melampaui 3.200 dolar AS per troy ounce, tarif berada pada level tertinggi.

Minted bars mulai dikenai 10 persen, kemudian ingot dan cast bar dikenai 12,5 persen, dan dore serta granule dikenai tarif tertinggi 15 persen sebagai kelompok produk hulu yang paling besar pungutannya. Besaran tarif tersebut merupakan kesepakatan bersama kementerian dan lembaga terkait, selaras dengan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian teknis.

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan setelah diketahui memiliki harta Rp25,96 miliar berdasarkan LHKPN
• Inspektorat Kemendagri memeriksa sumber dana umrah Mirwan serta seluruh aparatur yang ikut berangkat.
• Dalam rapat penanganan bencana, Presiden Prabowo menegur keras Mirwan dan meminta Mendagri Tito Karnavian memproses pencopotannya karena dianggap meninggalkan tanggung jawab

medkomsubangnetworkSosok Mirwan MS Bupati Aceh Selatan masih terus menjadi sorotan di tengah banjir yang melanda Aceh dan Sumatera.

Dari hasil penelusuran terungkap ternyata Mirwan MS memiliki harta kekayaan hingga mencapai Rp 25,96 Miliar.

Bahkan karena jumlah hartanya yang tergolong besar, Kemendagri bakal mengusut dana yang dipakai Mirwan MS untuk pergi umrah.

Diketahui sosok Mirwan menjadi sorotan manakala ia pergi umroh bersama sang istri ditengah banjir yang melanda wilayahnya.

Mirwan dianggap bukanlah kepala daerah yang bertanggung jawab lantaran meninggalkan warganya begitu saja.

Tak cuma itu, sebelum berangkat umroh, Mirwan juga menyebut tak sanggup menanggulangi bencana yang tengah terjadi itu.

Harta Capai Puluhan Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Oktober 2024 dikutip Kompas.com, Mirwan mempunyai harta kekayaan senilai Rp 25.958.970.622. 

Harta kekayaan tersebut ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan.

Harta kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya. 

Berikut rincian harta kekayaan Bupati Aceh Selatan Mirwan:

Tanah dan bangunan: 

Tanah dan Bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000 

Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000 

Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000 

Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000 

Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

Alat transportasi dan mesin: 

Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000 

Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000 

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000 

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000 

Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000 

Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000 

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000. 

Harta lainnya: 

Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000 

Kas dan setara kas: Rp 223.015.622 

Harta lainnya: Rp 710.000.000. 

Utang: Utang: Rp 225.000.000.

Dana Umroh Bakal Diperiksa

Pemeriksaan itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri yang kini tengah memeriksa Mirwan. 

"Apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana, kan itu penting, ya," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dilansir dari Kompas.com.

Bima menuturkan, pemeriksaan juga mencakup aparatur yang melekat kepadanya saat berangkat ke Arab Saudi.

Ia menyebut, pemeriksaan serupa juga sempat dilakukan Kemendagri kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Saat itu, pemeriksaan bukan hanya dilakukan kepada Lucky, melainkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan semua yang terlibat saat berlibur ke Jepang. 

"Semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah, sekarang kan juga begitu. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan," tutur Bima.

Sementara itu, Mirwan sendiri sudah kembali ke Indonesia setelah menjalankan ibadah umrah.

Tak menunggu lama, Mirwan langsung diperiksa Tim Inspektorat Kemendagri.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang menyebut Mirwan tengah diperiksa Tim Inspektorat.

"Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan tim inspektorat dan hari ini kami mendapatkan informasi bupati Aceh Selatan telah tiba dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh inspektur khusus," kata Bima dilansir dari TribunNews.

Bima menjelaskan aturan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal tersebut mengatur secara jelas kewajiban yang harus dilakukan kepala daerah (Pasal 67) dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, beserta sanksinya.

Jika memang terbukti ada pelanggaran, tim inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi bupati Aceh Selatan kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 2014 terkait dengan sanksi, maka inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut (bupati Aceh Selatan) kepada Mendagri," tandasnya.

Prabowo Minta Proses Pencopotan

Sementara itu kasus Mirwan yang viral ini langsung disoroti oleh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto minta Tito Karnavian proses pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dalam rapat terbatas (ratas) penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025) malam.

Ratas diikuti lintas kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Awalnya Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.

"Kalian harus terus berjuang untuk rakyat.

Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.

Kalau yang mau lari lari aja enggak apa-apa ya," kata Prabowo sambil menyindir Mirwan MS, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu juga, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

"Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?" tanya Prabowo ke Tito.

"(Proses pencopotan) 3 bulan," jawab Tito.

Prabowo mengibaratkan Mirwan MS sebagai tentara desersi.

Desersi adalah tindakan seorang anggota tentara atau polisi yang secara sengaja meninggalkan tugas dan kesatuannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, dengan niat untuk tidak kembali, dan dianggap sebagai tindak pidana militer serius yang bisa dikenakan sanksi berat.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah," tegas Prabowo.

Baca berita menarik medkomsubangnetworklainnya di Google News

Ringkasan Berita:

• Mirwan MS sebelumnya menjadi perbincangan karena menunaikan ibadah umrah di saat wilayahnya diterjang bencana.
• Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.
• Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

medkomsubangnetwork - Presiden Prabowo Subianto tegas terhadap penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh termasuk kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang menjadi bahan perbincangan karena menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya diterjang bencana.

Prabowo mengungkapkan hal ini saat pimpin rapat terbatas (ratas) penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ratas diikuti lintas kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Prabowo dalam kesempatannya menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Mirwan MS sebelumnya menjadi bahan perbincangan karena menunaikan ibadah umrah di saat wilayahnya diterjang bencana.

Awalnya Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.

"Kalian harus terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari lari aja enggak apa-apa ya," kata Prabowo sambil menyindir Mirwan MS, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia itu lalu meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

"Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?" tanya Prabowo ke Tito.

"(Proses pencopotan) 3 bulan," jawab Tito.

Prabowo mengibaratkan  Mirwan MS sebagai tentara desersi.

Desersi adalah tindakan seorang anggota tentara atau polisi yang secara sengaja meninggalkan tugas dan kesatuannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, dengan niat untuk tidak kembali, dan dianggap sebagai tindak pidana militer serius yang bisa dikenakan sanksi berat.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah," tegas Prabowo.

Nasib Mirwan MS

Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, sedang menjadi sorotan publik.

Ia nekat pergi umrah ke Tanah Suci di tengah-tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.

Belakangan terungkap, Mirwan MS tetap ngeyel umrah padahal tidak mendapatkan izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ia berdalih menunaikan nazar pribadinya.

Buntutnya selain kecaman publik, Partai Gerindra sudah mengambil langkah tegas hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sampai turun tangan

Mirwan MS Dipecat

Kabar Mirwan MS umrah di tengah bencana sudah sampai ke telinga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Gerindra, Sugiono.

Ia menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan daerahnya di waktu tak tepat.

"Saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan."

"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya kepada Tribunnews.com.

Sugiono melanjutkan, partainya mengambil langkah tegas.

Gerindra pecat Mirwan MS dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Selatan.

"Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," tegas Sugiono. 

Mirwan MS sebelumnya ditunjuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 12 November 2024.

Lewat Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengurus DPC Gerindra Aceh Selatan, dengan Nomor: 11-0592/Kpts/DPP-GERINDRA/2024.

Mendagri Turun Tangan

Mendagri Tito Karnavian sampai turun tangan terkait polemik ini.

Mantan Kapolri itu bahkan secara langsung menelepon Mirwan MS untuk memintanya pulang.

Lewat sambungan seluler, Mirwan MS juga mengakui tidak izin kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Mirwan MS diminta pulang hari ini, Minggu (7/12/2025).

"Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin Gubernur maupun Mendagri untuk umrah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada Tribunnews.com.

Benni dalam kesempatannya ikut menyoroti pentingnya sosok pemimpin hadir di tengah bencana.

Ia mengingatkan wilayah Aceh Selatan terdampak banjir dan tanah longsor.

“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Terakhir, Benni belum menyinggung soal sanksi.

Jelasnya Kemendagri telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Tim akan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan MS setibanya di Indo

Berdalih Menunaikan Nazar

Menanggapi dirinya yang menjadi sorotan karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS mengaku keberangkatannya ke Tanah Suci adalah untuk menunaikan nazar pribadi.

Ia juga mengaku sudah turun langsung meninjau dampak banjir di Aceh Selatan, sebelum berangkat umrah.

"Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja sesuai alur komando."

"Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah," jelas Mirwan dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Ia pun memastikan penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah pengawasan komando posko dan OPD terkait.

Mirwan mengungkapkan ia akan kembali ke Indonesia pada Sabtu (6/12/2025).

Jika sesuai rencana, ia sudah berada di Aceh Selatan pada Minggu (7/12/2025).

"Saya akan segera kembali ke Tanah Air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh."

"Pemerintah daerah terus bekerja untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan lancar," tutupnya.

medkomsubangnetwork, CIREBON - Deretan becak listrik tampak berjajar rapi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, Minggu (7/12/2025).

Senyum mengembang dari wajah-wajah renta para pebecak yang sebagian besar berusia di atas 60 tahun.

Hari itu menjadi momen bersejarah bagi mereka, setelah 100 unit becak listrik diserahkan sebagai bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman.

Agus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian presiden terhadap warga Kabupaten Cirebon, khususnya para pebecak lansia yang masih bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepeduliannya,” ujar Agus, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, kehadiran becak listrik ini akan sangat membantu para pebecak lanjut usia yang selama ini masih mengandalkan tenaga fisik untuk mengayuh becak konvensional.

“Dengan adanya bantuan becak listrik ini, tentu akan memudahkan penarik becak yang sudah berumur."

"Harapannya, penghasilan mereka bisa meningkat tiga kali lipat atau lebih."

“Kalau biasanya sehari hanya Rp 25 ribu, nanti bisa naik karena tidak ada lagi biaya sewa,” ucapnya.

Untuk memaksimalkan manfaatnya, Pemkab Cirebon berencana menempatkan becak listrik bantuan ini di sejumlah titik wisata.

Dua lokasi yang dianggap paling potensial adalah Makam Sunan Gunung Jati dan kawasan Batik Trusmi, dua destinasi favorit yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

“Mungkin nanti akan kita tempatkan juga di kawasan Batik Trusmi dan Makam Sunan Gunung Jati,” jelas dia.

Ia juga menuturkan, bahwa pemerintah daerah sedang menggodok rencana jangka menengah dan jangka panjang dengan menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi tempat pengisian daya."

"Ke depan, kita coba bikin terminal khusus becak listrik,” katanya.

Terminal khusus ini diharapkan menjadi pusat operasional bagi para penarik becak listrik sekaligus memberi kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menggunakan jasa mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia, Nanik menegaskan, bahwa seluruh becak listrik yang dibagikan kepada para pebecak lansia ini didanai langsung dari kantong pribadi presiden.

“Bantuan ini merupakan dana pribadi presiden, bukan menggunakan dana pemerintah,” ujar Nanik.

Nanik menyebutkan, bahwa bantuan ini merupakan bentuk keprihatinan Presiden Prabowo terhadap banyaknya pebecak lansia yang masih harus bekerja keras setiap hari.

“Dengan becak listrik, para pebecak lansia bisa meringankan beban."

"Karena kalau yang sekarang, tinggal pencet saja, jadi tidak berat,” ucapnya.

Program pembagian becak listrik ini sendiri sudah berjalan dua tahun.

Pada tahun 2025, yayasan tersebut telah mendistribusikan 3.500 unit dan jika digabung dengan tahun sebelumnya totalnya mencapai lebih dari 4.000 unit.

Nanik juga mengungkapkan, bahwa satu unit becak listrik memiliki nilai pembelian sekitar Rp 22 juta. 

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada penyelewengan atau pemindahtanganan kendaraan bantuan ini.

"Harga satu unitnya Rp22 juta. Kami minta pemerintah daerah membantu mengawasi agar becak listrik ini tidak dipindahtangankan,” jelas dia.

Terkait pemilihan bantuan dalam bentuk becak, bukan modal usaha, Nanik menjelaskan bahwa para pebecak telah memiliki pengalaman dan keterampilan di bidang tersebut.

“Kalau dipaksa membuka usaha lain, dikhawatirkan akan bermasalah."

"Dengan becak listrik, mereka tetap menarik becak tapi lebih mudah dan bisa bersaing dengan transportasi lainnya,” katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

Ringkasan Berita:

• Banjir besar di Aceh menenggelamkan ratusan rumah dan membuat ribuan warga terisolasi tanpa listrik, air bersih, dan bantuan. 
• Darussalam dan keluarganya bertahan delapan hari di bukit dengan harga kebutuhan yang melambung. 
• Di Aceh Utara, 109 warga hilang dan kondisi pengungsi memprihatinkan. 
• Pemerintah mempercepat perbaikan infrastruktur, sementara tiga perusahaan yang diduga memperparah banjir dihentikan operasionalnya.

medkomsubangnetwork - Kisah sedih disampaikan Darussalam (29), warga Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang saat menceritakan detik-detik penyelamatannya dari banjir dahsyat yang menerjang pada 26 November 2025 sekitar pukul 02.00 WIB.

Bersama istrinya, Mahyuni, dan empat anak mereka, Darussalam memutuskan meninggalkan rumah.

Meski berada di atas bukit, rumah itu tetap tenggelam karena banjir yang begitu besar.

“Tetangga yang di bawah naik ke halaman rumah kami. Itu pun tenggelam juga, kami lihat air begitu deras. Jam 02.00 WIB, kami putuskan pergi meninggalkan rumah ke lebih belakang, ke atas bukit,” ujar Mahyuni kepada Kompas.com, Sabtu (6/12/2025).

Air diperkirakan mencapai enam meter dari badan jalan.

Pada pukul 03.00 WIB, air terus meninggi.

Listrik padam, hujan deras, dan angin kencang.

Warga nekat menyeberangi anak sungai menggunakan batang pinang sebagai jembatan darurat.

“Anak sungai itu hanya pohon pinang jadi jembatannya. Itulah yang kami lewati, ada yang bawa bayi dan lain sebagainya,” ceritanya.

Mereka berjalan menelusuri bukit, menghindari air bah yang mulai mencapai kaki bukit.

Hujan deras dan jalan licin dilalui hingga menemukan sebuah rumah yang lebih tinggi, tempat mereka bertahan selama delapan hari.

“Kami bertahan di situ hingga hari kedelapan. Warga bantu warga. Tidak bicara lagi bantuan pemerintah, tidak ada sama sekali,” katanya.

Bahan makanan diperoleh dari pedagang yang menjualnya lewat perahu, tetapi dengan harga sangat tinggi.

Gas 3 kilogram yang normalnya Rp 20.000 dijual Rp 150.000.

Beras lima kilogram dijual Rp 120.000, dan mi instan Rp 200.000 per kardus.

“Kami tidak punya pilihan, anak-anak harus makan. Seberapa mahal pun kami beli. Padahal beras itu sudah terendam banjir, kami beli juga,” ujarnya.

Pada 2 Desember 2025, mereka akhirnya bisa keluar dari desa.

“Desa kami sekitar 600 jiwa, 90 persen rumah hancur,” katanya.

Kini Mahyuni dan anak-anak tinggal sementara di rumah saudara di Lhokseumawe, sementara Darussalam kembali ke Aceh Tamiang untuk membersihkan rumah dan membantu warga lain.

“Anak dan istri di Lhokseumawe itu. Biar aman,” pungkasnya.

Banjir di kawasan tersebut menghancurkan ratusan rumah, memutus listrik, dan menghambat evakuasi korban.

Korban Belum Ditemukan

Korban banjir di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan penanganan dampak bencana saat ini.

Apalagi sampai sekarang, ratusan mayat belum ditemukan.

Data dari posko utama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mencatat, 109 orang dinyatakan hilang.

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah seiring berlanjutnya pencarian korban jiwa.

Sampai hari ini, kondisi di lokasi banjir pun masih memprihatinkan.

Listrik padam, air bersih langka, tidak ada sinyal komunikasi, serta minimnya pasokan bahan pangan, terpal sebagai hunian sementara, obat-obatan, dan kelambu untuk pengungsi.

“Kami setuju seluruh bandit illegal logging disikat. Namun, fokuskan pada dampak bencana. Lebih penting selamatkan rakyat dari kelaparan dan ketidakberdayaan, nanti urus lagi illegal logging,” ujar

Usman Nur, salah seorang penyintas banjir di Desa Parang Sikureung, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, Sabtu (6/12/2026).

Usman menambahkan, pemerintah pusat seharusnya tidak hanya menerima laporan yang terkesan indah dari aparat di bawahnya.

“Faktanya, kebutuhan bahan pangan minim, air bersih tidak ada. Listrik tidak menyala, sinyal handphone juga tidak ada. Lengkap sudah penderitaan kami,” tutur dia.

Hal senada disampaikan Isbahanur, salah satu pengungsi korban banjir di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

“Bahkan untuk minum pun kami susah. Lalu, pemerintah pusat menganggap semuanya sudah terkendali. Pak Presiden, tidak terkendali dampak banjir ini, lumpur masih setinggi 3 meter bekas banjir,” tegasnya.

Dia berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat mengintruksikan seluruh menterinya untuk turun ke lokasi bencana.

“Terpenting, bawa bahan bantuan lewat segala upaya, baik darat, laut, udara, maupun sungai. Jangan biarkan kami sendirian,” pungkasnya.

Sebagai informasi, banjir di kawasan tersebut mulai terjadi pada 22 November 2025.

Hingga kini, sejumlah titik masih terisolasi dan belum dapat diakses.

Sementara itu, kabupaten lain di Aceh baru mengalami banjir pada 26 November 2025.

Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman atau Haji Uma sebanyak 350 rumah di Desa Geudumbak, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara hilang atau sudah rata dengan tanah pascabencana banjir dan longsor di Aceh.

"Desa itu nyaris rata dengan tanah. Dari sekitar 400 unit rumah warga, hanya 41 unit yang masih terlihat bekasnya. Selain kerusakan fisik, enam warga dilaporkan hilang dan hingga kini belum ditemukan jenazahnya," kata Sudirman Haji Uma, di Aceh Utara, Sabtu.

Ia menyampaikan, saat mendatangi langsung desa tersebut, merasa sangat prihatin atas besarnya kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana tersebut.

Kondisi ini, menjadi peringatan serius bagi pemerintah.

Dampak banjir banjir di sana, kata dia, selain hilangnya rumah masyarakat, juga mengakibatkan listrik padam, akses jalan rusak, dan tidak ada air bersih, serta krisis tenda pengungsian.

"Tercatat lebih dari 400 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa terdampak. Banyak warga mulai mengalami gatal-gatal akibat penggunaan air yang tidak layak di sini," ujarnya.

Haji Uma meminta pemerintah segera mengirimkan bantuan, khususnya kebutuhan mendesak seperti air bersih, obat-obatan, dan bahan makanan.

Apalagi, pemulihan desa ini memakan waktu yang cukup lama.

“Kalau dibangun kembali, saya perkirakan bisa memakan waktu hingga 10 tahun untuk kembali seperti sedia kala,” katanya.

Penanganan Infrastruktur

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan infrastruktur jalan nasional di Provinsi Aceh pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan terputusnya sejumlah ruas utama pada jalur Lintas Timur, Lintas Barat, dan Lintas Tengah.

"Pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur," kata Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/12/2025).

Dody mengatakan pihaknya telah mengerahkan dan mengalihkan alat berat dari sejumlah proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan di Aceh guna menjaga distribusi logistik serta mencegah risiko sosial.

Upaya ini dilakukan guna memastikan kembali kelancaran distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi di wilayah terdampak.

Pada jalur Lintas Timur Aceh, saat ini secara umum tidak terdapat kendala berarti.

Dua jembatan yang sempat putus tengah dalam proses perbaikan dengan target penyelesaian pada 12 Desember 2025.

Sejumlah ruas utama pada Lintas Timur Aceh telah kembali terhubung dan fungsional, di antaranya ruas Lhokseumawe-Aceh Utara hingga Langsa, Langsa-Kuala Simpang, serta Kuala Simpang-Batas Provinsi Sumatera Utara yang sejak 3 Desember 2025 telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan.

Pembersihan sedimen dan material sisa banjir masih terus dilakukan untuk memulihkan kondisi jalan secara optimal.

Selanjutnya, pada Lintas Barat Aceh, penanganan telah dilakukan Kementerian PU dan sejumlah ruas telah kembali fungsional.

Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh terus melakukan pembersihan material banjir dan longsoran di sejumlah titik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Sementara itu, pada Lintas Tengah Aceh, tantangan terbesar masih dihadapi karena banyaknya jembatan yang putus serta badan jalan yang tergerus sungai.

Tercatat terdapat 13 jembatan terputus pada jalur-jalur akses menuju wilayah Takengon dan sekitarnya.

Saat ini, fokus utama penanganan diarahkan pada pemasangan jembatan bailey secara bertahap serta penanganan badan jalan yang amblas.

Beberapa ruas sudah dapat dilalui dengan kondisi terbatas, seperti jalur Simpang Uning-Blangkejeren yang baru dapat dilalui kendaraan roda dua, serta Genting Gerbang-Celala-batas Aceh Tengah/Nagan Raya yang masih menunggu penyelesaian akses menuju Jembatan Kr Beutong dengan target selesai pada 17 Desember 2025.

3 Perusahaan Perparah Banjir Ditutup

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan sementara tiga perusahan yang diduga berkontribusi banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengambil keputusan tersebut setelah melakukan inspeksi melalui udara dan darat di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga.

Ia juga mendatangi PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III), dan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) pengembang PLTA Batang Toru.

Dari temuan lapangan itu pihaknya memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga perusahaan tersebut.

“Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan,” kata Hanif dalam keterangan resminya, sebagaimana dikutip, Sabtu (6/12/2025).

Hanif juga menyebut, ketiga perusahaan itu dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di KLH pada 8 Desember 2025 mendatang.

Ia menegaskan, fungsi ekologis dan sosial kawasan DAS Batang Toru dan Garoga sangat penting.

“Tidak boleh dikompromikan,” tutur Hanif.

Sementara itu, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, KLH, Rizal Irawan, mengungkapkan hasil pantauan udara menunjukkan terdapat praktek pembukaan lahan yang massif dilakukan.

Kegiatan itu membuat tekanan pada DAS Batang Toru dan Garoga lebih besar karena lahan hutan dibabat untuk tambang, tanaman industri, PLTA, dan kebun kelapa sawit.

“Tekanan ini memicu turunnya material kayu dan erosi dalam jumlah besar. Kami akan terus memperluas pengawasan ke Batang Toru, Garoga, dan DAS lain di Sumatera Utara,” ungkap Rizal.

Lebih lanjut, Hanif menekankan seluruh kegiatan industri di kawasan tersebut harus dievaluasi secara menyeluruh, mengingat curah hujan ekstrem bisa mencapai lebih dari 330 mm per hari.

“Pemulihan lingkungan harus dilihat sebagai satu kesatuan lanskap. Kami akan menghitung kerusakan, menilai aspek hukum, dan tidak menutup kemungkinan adanya proses pidana jika ditemukan pelanggaran yang memperparah bencana,” kata Hanif.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyebut, banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar) tidak disebabkan tambang.

Sementara itu, pihaknya masih mengkaji apakah tambang berkontribusi pada banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

"Kalau di Sumatera Barat, itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan. Kalau di Sumut, tim evaluasi kita lagi melakukan evaluasi. Jadi nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Diketahui, tiga provinsi di Sumatera yakni, Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) dilanda banjir bandang dan tanah longsor.

Berdasarkan laporan BNPB jumlah korban meninggal per Jumat (5/12/2025) mencapai 867 jiwa sementara ratusan orang lainnya masih hilang.

Bencana besar itu mengakibatkan ribuan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur rusak. (*)

Politani Kupang Rayakan Kemajuan Riset dan Inovasi dalam Rangkaian Seminar Nasional ke-8

Kupang - Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang menggelar sebuah acara istimewa, gala dinner, sebagai bagian dari rangkaian Seminar Nasional ke-8 yang diselenggarakan pada Jumat, 28 November 2025, di Hotel Aston Kupang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momen penting untuk mengapresiasi kontribusi para peneliti dan akademisi yang telah memberikan sumbangsih signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Gala dinner ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan seminar yang telah berlangsung, di mana para peserta dari berbagai perguruan tinggi berkumpul untuk berbagi ide, temuan penelitian, dan berdiskusi mengenai tantangan serta peluang di sektor pertanian dan peternakan. Kehadiran para akademisi, peneliti, serta pimpinan institusi menandai komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi dan penelitian yang berdampak.

Apresiasi untuk Dedikasi dan Prestasi Akademik

Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, Politani Kupang memberikan sejumlah penghargaan kepada para peneliti dan akademisi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, mulai dari publikasi ilmiah, realisasi hibah penelitian, hingga kekayaan intelektual. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras, dedikasi, dan inovasi yang telah mereka tunjukkan sepanjang tahun 2025.

Beberapa kategori penghargaan yang diberikan antara lain:

• Hibah Penelitian Terbanyak: Penghargaan ini diberikan kepada Jemseng Carles Abineno, STP., M.Sc., yang berhasil meraih tiga hibah, terdiri dari dua hibah eksternal dan satu hibah internal. Prestasi ini menunjukkan kemampuan beliau dalam mendapatkan dukungan pendanaan untuk riset-risetnya.
• Hibah PKM Terbaik: Yori Raimona Menoh, S.Pt., M.Si., dianugerahi penghargaan ini atas keberhasilannya yang pertama kali lolos Hibah BIMA. Ini menjadi motivasi bagi para dosen untuk terus berinovasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
• SINTA Score Tertinggi Overall: Stormy Vertygo, S.Si., M.Sc., meraih penghargaan ini dengan perolehan skor SINTA sebesar 1.273. Skor ini mencerminkan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah yang tinggi.
• SINTA Score Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir: Prof. Dr. Ir. Rupa Mateus, M.Si., tercatat meraih skor SINTA tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan catatan 447.
• Terbitan Scopus Q1 dan Q2 Terbanyak: drh. Erda Eni Rame Hau, M.Biotech., Ph.D., mendapatkan penghargaan ini berkat dua publikasinya di jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2.
• Terbitan Buku Terbanyak: Melkianus Teddison Bulan, S.S.T., M.M., dianugerahi penghargaan ini atas kontribusinya dalam menghasilkan tujuh buku dan book chapter.
• Hak Cipta Terbanyak: Nusrah Rusadi, M.Hut., berhasil memperoleh delapan hak cipta, menunjukkan inovasinya dalam menciptakan karya yang dilindungi.
• Terbitan Jurnal SINTA Terbanyak: Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, M.Si., meraih penghargaan ini dengan total sembilan publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Beliau juga menerima penghargaan terbitan Scopus Q3 dan Q4 terbanyak melalui tiga publikasi internasional.
• H-index Scopus Tertinggi per November 2025: Prof. Catootjie Lusje Nalle, S.Pt., M.Agr.St., Ph.D., tercatat memiliki H-index Scopus tertinggi dengan angka 9.
• H-index Google Scholar Tertinggi: Prof. Dr. Theresia Nur Indah Koni, S.Pt., M.Si., memimpin dengan H-index Google Scholar tertinggi sebesar 12.

Kolaborasi Strategis untuk Kemajuan Peternakan NTT

Acara gala dinner ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politani Kupang, Cardial L.O. Leo Penu, S.Pt., M.Sc., Ph.D., serta Ketua PEPPSI NTT, Meidelzed Amtiran.

Dalam sambutannya, Ketua PEPPSI NTT memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kolaborasi yang telah terjalin erat dengan Politani Kupang. Ia menekankan betapa pentingnya sinergi ini, khususnya dalam upaya memajukan sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Meidelzed Amtiran mengungkapkan bahwa manfaat dari penelitian yang dihasilkan oleh Politani Kupang telah dirasakan secara langsung oleh para peternak. Bahkan, beberapa temuan riset strategis sedang dalam proses menuju paten, yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Membangun Budaya Riset yang Produktif dan Menyenangkan

Kepala P3M Politani Kupang, Cardial L.O. Leo Penu, dalam kesempatan yang sama, turut menekankan urgensi pembangunan budaya riset yang tidak hanya menghasilkan produktivitas tinggi, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa senang dan semangat di kalangan para peneliti. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan seperti gala dinner dan field trip merupakan bagian integral dari upaya menciptakan ruang interaksi yang lebih informal. Ruang ini diharapkan dapat memfasilitasi para peneliti untuk saling bertukar ide, gagasan, dan pengalaman secara lebih cair, mendalam, dan konstruktif.

Melalui kegiatan semacam ini, Politani Kupang berupaya menciptakan ekosistem riset yang dinamis, di mana kolaborasi antarlembaga dan antarindividu dapat terus tumbuh subur. Semangat kebersamaan dan pertukaran ilmu diharapkan akan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Gala dinner ini menjadi lebih dari sekadar acara formal; ia adalah sebuah platform untuk merayakan berbagai pencapaian luar biasa, memperkuat jaringan profesional, serta meneguhkan kembali komitmen bersama dalam upaya memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Dengan fondasi kolaborasi yang semakin kuat, Politani Kupang optimis bahwa hasil-hasil penelitian yang mereka hasilkan akan terus memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Nusa Tenggara Timur.