KABAR DARI SUBANG

Ringkasan Berita:

• Amerika Serikat dituding melanggar Piagam PBB setelah melancarkan invasi ke Venezuela dan menangkap Presiden Nicolás Maduro.
• Para pakar hukum internasional menilai operasi tersebut sebagai kejahatan agresi, sementara sanksi terhadap AS hampir mustahil dijatuhkan karena hak veto di Dewan Keamanan PBB. 
• Jika tidak ada konsekuensi, para ahli memperingatkan bahwa negara lain, termasuk China, bisa mencontoh dengan melakukan invasi ke Taiwan.

medkomsubangnetwork– Amerika Serikat melancarkan serangan skala besar terhadap Venezuela pada Sabtu (3/1/2025) dini hari waktu setempat, menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Pasangan tersebut, dibawa ke New York dan didakwa atas tuduhan terorisme dan kejahatan narkoba.

Namun, sah atau tidaknya operasi tersebut kini dipertanyakan.

Bahkan, sejumlah sekutu Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa operasi tersebut melanggar hukum internasional.

Mengutip The Guardian, para ahli sepakat bahwa Amerika Serikat kemungkinan telah melanggar ketentuan Piagam PBB.

Piagam PBB ditandatangani pada Oktober 1945 dan dirancang untuk mencegah terulangnya konflik berskala Perang Dunia Kedua.

Ketentuan utama dalam perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Pasal 2(4), menetapkan bahwa negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing.

Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, mengatakan serangan terhadap Venezuela bertentangan dengan Pasal 2(4) Piagam PBB.

“Kenyataannya adalah Amerika melanggar Piagam PBB,” ujarnya.

“Amerika telah melakukan kejahatan agresi, yang oleh Pengadilan Nuremberg digambarkan sebagai kejahatan tertinggi, kejahatan terburuk dari semuanya.”

Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional di Universitas Kingston, menyebut operasi tersebut sebagai kejahatan agresi dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara lain.

Sementara itu, Susan Breau, profesor hukum internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menyatakan bahwa serangan tersebut hanya dapat dianggap sah jika Amerika Serikat memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri.

“Tidak ada bukti sama sekali untuk kedua alasan tersebut,” kata Breau.

Bagaimana Amerika Serikat Membela Diri?

Amerika Serikat kemungkinan akan berupaya mencari pembenaran bahwa serangan ke Venezuela dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri, untuk menghadapi ancaman yang diduga berasal dari “organisasi teroris narkoba” yang dituduhkan dipimpin oleh Maduro.

Baik Piagam PBB maupun hukum domestik AS memang memberikan ketentuan terkait penggunaan kekuatan militer untuk membela diri.

Namun, Robertson menilai, argumen tersebut tidak masuk akal.

“Tidak ada cara yang masuk akal bagi Amerika untuk mengklaim bahwa tindakan ini merupakan pembelaan diri,” ujarnya.

“Untuk menggunakan pembelaan diri, Anda harus memiliki keyakinan yang nyata dan jujur bahwa Anda akan diserang dengan kekuatan.”

“Tidak ada satu pun indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang Amerika Serikat.”

Ia menambahkan bahwa anggapan Maduro sebagai gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional.

“Gagasan bahwa Maduro adalah semacam gembong narkoba tidak dapat mengalahkan aturan bahwa invasi demi perubahan rezim adalah tindakan ilegal,” kata Robertson.

“Anda harus membuktikan bahwa para pengedar narkoba tersebut benar-benar mengancam kedaulatan Amerika Serikat,” tambah Breau.

“Amerika Serikat akan berargumen keras bahwa perdagangan narkoba adalah momok yang telah membunuh banyak orang, dan saya setuju.”

“Namun, banyak pakar hukum internasional telah meneliti hal ini dan bahkan tidak ada bukti jelas bahwa para pengedar narkoba tersebut berasal dari Venezuela, apalagi bahwa mereka dikendalikan oleh Maduro dalam bentuk apa pun.”

Sanksi Apa yang Bisa Dikenakan terhadap AS?

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara demi menjaga perdamaian internasional.

Sanksi tersebut, dapat berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan.

Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, hak istimewa untuk membatalkan atau menolak suatu keputusan.

Hal ini membuat hampir mustahil bagi Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.

“Sanksi harus dijatuhkan oleh Dewan Keamanan, dan Amerika adalah anggota yang memiliki hak veto,” kata Robertson.

“Ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif."

"Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga satu-satunya lembaga yang bisa bertindak menjadi lumpuh.”

Domínguez-Redondo menyebut situasi tersebut sebagai kondisi yang nyaris mustahil diatasi.

“Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak,” ujarnya.

“Namun, karena AS memiliki hak veto, sanksi tidak akan pernah diputuskan di sana.”

Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh

Jika Amerika Serikat tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional.

“Konsekuensi paling jelas adalah China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan,” kata Robertson.

“Ini adalah momen paling tepat bagi mereka, dengan melihat invasi Trump ke Venezuela serta sikap lunaknya terhadap Rusia dalam invasi ke Ukraina.”

“Bahkan, saya akan mengatakan bahwa invasi Trump ke Venezuela merupakan kejahatan agresi, kejahatan yang sama seperti yang dilakukan Vladimir Putin dengan menginvasi Ukraina.”

Domínguez-Redondo menambahkan, situasi ini dapat semakin melemahkan peran Dewan Keamanan PBB.

“Dewan Keamanan merupakan mekanisme pencegah Perang Dunia Ketiga,” ujarnya.

“Mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak."

"Dewan Keamanan telah mengalami erosi yang serius.”

Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela: Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Gembong Narkoba

Mengutip NPR, Amerika Serikat merupakan salah satu dari sejumlah negara Barat yang menganggap pemerintahan Maduro tidak sah, dengan alasan adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024.

Pemerintahan Trump juga telah lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.

Amerika Serikat mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November lalu.

Pada hari Sabtu, Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan Maduro, Flores, dan pejabat senior Venezuela menghadapi dakwaan terkait dugaan “perdagangan narkoba dan konspirasi terorisme narkoba”, menurut dokumen dakwaan yang telah dibuka dan diunggah Bondi di X.

Dakwaan tersebut, menyebutkan bahwa sejak 1999, Maduro dan pihak lainnya bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba internasional untuk mengangkut ribuan ton kokain ke Amerika Serikat.

Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan berbalik menuding Amerika Serikat berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Di sisi lain, Trump mengklaim, Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS.

Klaim ini dibantah oleh pemerintahan Maduro.

Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker.

Amerika Serikat meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melancarkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.

AS, khususnya CIA, juga melakukan serangan pesawat nirawak pekan lalu di area dermaga yang diyakini digunakan oleh kartel narkoba Venezuela.

Aksi ini menandai operasi langsung pertama di wilayah Venezuela sejak serangan dimulai pada September.

Trump mengatakan, perusahaan-perusahaan minyak AS akan menuju Venezuela dan beroperasi di cadangan minyak negara tersebut.

Ia tidak merinci perusahaan minyak mana yang dimaksud, dan belum jelas apakah ada perusahaan AS yang telah menyusun rencana konkret untuk langkah tersebut.

“Kita akan mengirimkan perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sangat besar, yang terbesar di dunia, untuk masuk, menghabiskan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah, dan mulai menghasilkan uang untuk negara tersebut,” ujar Trump.

“Penerima manfaat terbesar adalah rakyat Venezuela,” tambahnya.

(medkomsubangnetwork, Tiara Shelavie)