KABAR DARI SUBANG

DPRD Deli Serdang Sepakati KUA-PPAS APBD 2026, Fokus Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan

Lubuk Pakam – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang secara resmi menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026. Persetujuan ini merupakan tonggak penting dalam perencanaan keuangan daerah yang ditandai dengan penandatanganan bersama antara Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Ketua DPRD, Agustiawan Saragih, dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin, 24 November 2025.

Bupati Deli Serdang menekankan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan cerminan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang dan DPRD dalam mengemban amanat masyarakat. KUA-PPAS yang telah disepakati ini akan menjadi landasan fundamental dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026, sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Fondasi Perencanaan APBD 2026

Penyusunan KUA-PPAS 2026 merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang periode 2025–2029. Dokumen KUA sendiri memuat asumsi dasar, proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta pembiayaan daerah. Sementara itu, PPAS menguraikan arah kebijakan prioritas dan plafon anggaran sementara yang akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk tahun anggaran 2026, Pemkab Deli Serdang menetapkan tema pembangunan yang ambisius: "Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan". Tema ini diwujudkan melalui empat pilar prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama:

• Peningkatan Reformasi Birokrasi: Fokus pada pelayanan publik yang sehat, cepat, transparan, dan berkualitas.
• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Memastikan masyarakat yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
• Pembangunan Ekonomi: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, berkualitas, dan inklusif.
• Pembangunan Lingkungan: Menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan.

Proyeksi Anggaran dan Alokasi Dana 2026

Bupati memaparkan rincian proyeksi anggaran untuk tahun 2026. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp4.105.981.486.912, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.437.501.758.658 dan pendapatan transfer sebesar Rp2.668.479.728.254.

Sementara itu, alokasi belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.218.346.486.912. Alokasi ini mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, belanja transfer, serta pembiayaan daerah. Untuk menutup defisit belanja, akan dimanfaatkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp130.365.000.000, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp18.000.000.000, sehingga menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp112.365.000.000. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan ditargetkan nol.

Capai-an Program Prioritas Selama Sembilan Bulan Kepemimpinan

Bupati juga merangkum berbagai capaian signifikan yang telah diraih selama sembilan bulan masa kepemimpinannya, yang mencerminkan implementasi misi pembangunan daerah:

• Misi Sehat Pelayanan Publik:
  • Sebanyak 835.424 warga telah menerima pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Bupati Bekerja Bertemu Rakyat (Berjemur).
  • Sekitar 15.876 dokumen kartu tanda penduduk (KTP) elektronik telah diterbitkan melalui program Cepat, Transparan, Mudah (CTM).
  • 650 pengaduan masyarakat berhasil diselesaikan melalui Call Center 112.

• Misi Sehat Masyarakat:

  • Cakupan jaminan kesehatan gratis bagi warga miskin telah mencapai 96,44 persen.
  • 408 warga mendapatkan layanan kesehatan unregistered melalui Program Pelayanan Kesehatan Pasien Unregister dan Lain-Lain (Pas Pula).
  • 1.000 siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari keluarga tidak mampu menerima beasiswa Pendidikan Murah dan Berkualitas (Pemula).

• Misi Sehat Ekonomi:

  • Produksi padi mencapai 348.482 ton.
  • Produksi cabai merah tercatat sebanyak 4.717 ton.
  • Produksi ikan budidaya dan tangkap mencapai 69.513 ton.
  • Penanganan irigasi sepanjang 3.766 meter telah dilaksanakan.
  • Pembangunan infrastruktur dasar terus digalakkan.

• Misi Sehat Lingkungan:
  • 265 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) telah direhabilitasi.
  • Penanganan ruas jalan utama sepanjang 21,32 kilometer telah dilakukan.
  • Empat unit Bank Sampah baru telah terbentuk.

Target Penting Tahun 2026

Untuk tahun 2026, Pemkab Deli Serdang menargetkan sejumlah pencapaian penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan:

• Indeks Reformasi Birokrasi: 78,40 poin
• Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 79,30–79,80
• Penurunan stunting: menjadi 17 persen
• Pertumbuhan ekonomi: 5,48–5,88 persen
• Penurunan kemiskinan: 3,40–3,20 persen
• Inflasi: 2,5 ± 1 persen
• Indeks Rasa Aman: 83,78 poin
• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: 72,67 poin

Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan APBD 2026 sebagai instrumen utama dalam memperkuat dan melanjutkan pembangunan, demi mewujudkan Kabupaten Deli Serdang yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.

Landasan Regulasi dan Visi Pembangunan

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Deli Serdang, Dr Misnan Al Jawi SH MH, menjelaskan bahwa penyusunan KUA–PPAS 2026 berlandaskan pada regulasi nasional, termasuk Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2026.

Banggar menegaskan bahwa APBD 2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang bertema "Penguatan dan Akselerasi Integrasi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan". Selain itu, visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu "Kolaborasi Sumut Berkah Menuju Sumut Unggul, Maju, dan Berkelanjutan", serta visi Deli Serdang 2025–2030, "Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan", juga menjadi pijakan penting.

Dr Misnan Al Jawi SH MH menambahkan bahwa indikator makro menunjukkan tren yang positif, meskipun data inflasi tidak disertakan secara rinci seperti tahun sebelumnya. Beliau juga menekankan pentingnya penyajian narasi program dan kegiatan secara transparan, termasuk detail lokasi, target pelaksanaan, dan kelompok penerima manfaat.

Setelah Rapat Paripurna Persetujuan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026, dilanjutkan dengan agenda pembahasan Laporan Reses Tahap III Tahun Anggaran 2025, serta Penyampaian Nota Pengantar/Penjelasan Bupati Deli Serdang terhadap Ranperda APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sebuah investasi strategis. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, pada hari Sabtu, 22 November. Dalam sesi kedua KTT G20 yang dihadiri oleh puluhan pemimpin negara, Gibran menegaskan bahwa ketahanan pangan dan program MBG tidak hanya sekadar agenda ekonomi semata.

"Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Hal ini tidak hanya mendorong penggunaan produk lokal dan memberdayakan petani serta peternak, tetapi juga memperluas kegiatan ekonomi di berbagai sektor," ujar Wapres Gibran, yang disaksikan melalui siaran media KTT G20 di Johannesburg.

Pada forum internasional tersebut, Gibran memaparkan bahwa program MBG telah menciptakan efek berganda yang signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah peningkatan penggunaan bahan baku lokal dan pemberdayaan petani serta peternak yang berperan sebagai pemasok utama dalam program ini.

Fokus KTT G20: Pembangunan Dunia yang Tangguh

Sesi kedua KTT G20 secara khusus mengangkat tema pembangunan dunia yang tangguh atau resilient world. Pembahasan dalam sesi ini mencakup berbagai isu krusial, mulai dari penanggulangan kebencanaan, mitigasi perubahan iklim, transisi energi yang berkeadilan (just energy transition), hingga penguatan sistem pangan global.

Menanggapi isu-isu tersebut, Gibran menekankan urgensi solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas untuk menghadapi krisis yang semakin intensif. Pemerintah Indonesia secara aktif mengajak Afrika Selatan untuk bersama-sama memajukan ketahanan di sektor energi, air, dan pangan.

Indonesia dan Realitas Bencana: Ketahanan sebagai Kebutuhan

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, menghadapi tantangan alam yang signifikan. Lebih dari 3.000 bencana terjadi setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi. Kondisi geografis yang unik ini menjadikan ketahanan pangan, air, dan energi bukan sekadar slogan, melainkan sebuah realitas yang harus dihadapi setiap hari oleh masyarakat Indonesia.

"Berangkat dari pengalaman-pengalaman ini, Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras," jelas Gibran. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara kemajuan manusia dan kelestarian alam.

Prinsip Pembangunan Mandiri dan Kerja Sama Inklusif

Dalam forum global tersebut, Wakil Presiden Gibran juga menegaskan keyakinan Pemerintah Indonesia bahwa setiap negara berhak untuk memetakan jalur pembangunannya sendiri. Di hadapan para pemimpin dunia, ia menyampaikan bahwa tidak ada satu metode tunggal yang paling tepat untuk pembangunan suatu negara, sehingga kerja sama yang saling memberdayakan menjadi kunci.

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," tegas Wapres Gibran. Pandangan ini menekankan pentingnya menghargai keunikan dan kebutuhan spesifik setiap negara dalam merancang strategi pembangunannya.

Ekonomi Berkelanjutan: Pertumbuhan yang Adil dan Inklusif

Pada sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia berdiskusi mendalam mengenai isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam mendorong pembangunan, serta persoalan utang yang membebani negara-negara berkembang.

Menyikapi hal ini, Gibran menyampaikan pandangan Indonesia bahwa pertumbuhan global tidak hanya dituntut untuk kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif agar dapat memberikan manfaat bagi setiap bangsa. Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun menekankan bahwa ambisi harus lebih jauh lagi untuk menutup kesenjangan yang ada. Upaya adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil serta setara perlu menjadi prioritas utama.

"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," ujar Gibran.

Lebih lanjut, Wapres merinci komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung keberlanjutan. Pemerintah mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, yang mencapai sekitar US$ 2,5 miliar per tahun, untuk berbagai program. Dana ini diarahkan untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hijau, program asuransi pertanian, serta pengembangan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim.

Wakil Presiden Gibran dijadwalkan untuk menyampaikan pidatonya dalam tiga sesi KTT G20. Sesi ketiga akan berfokus pada isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (AI), serta mineral kritis yang menjadi salah satu usulan dan fokus kepentingan Indonesia dalam pertemuan kali ini.