KABAR DARI SUBANG

medkomsubangnetwork, - Aktivitas pesawat militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Sumatera Barat (Sumbar) terjawab. Berdasar pemberitaan Padang Ekspres (Jawa Pos Group), pesawat yang terdeteksi sebagai C-130T Hercules itu terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Minangkabau pada Senin (25/5).

Otoritas Bandara Internasional Minangkabau menyampaikan bahwa pesawat tersebut mendarat darurat dalam penerbangan dari Singapura menuju Pangkalan Militer AS Diego Garcia di Samudera Hindia. Sebelum mendarat darurat, pesawat itu mengalami gangguan teknis pada salah satu mesin.

General Manager Bandara Internasional Minangkabau Dony Subardono menyampaikan bahwa pesawat C-130T Hercules melakukan pendaratan darurat sekitar pukul 17.56 WIB. Menurut dia, informasi awal diterima dari Tower Colombo. Dilaporkan bahwa terjadi gangguan pada mesin nomor 3 di pesawat tersebut.

”Kami mendapatkan informasi dari Tower Colombo bahwa ada salah satu pesawat militer mati mesin nomor 3, sehingga sama Tower Colombo diperintahkan landing di bandara terdekat, jalur yang terdekat adalah jalur BIM (Bandara Internasional Minangkabau),” jelas Dony dikutip pada Rabu (3/6).

Menurut Dony, izin diberikan karena ketentuan mengatur penerbangan internasional. Persisnya kewajiban setiap bandara menerima pesawat yang berada dalam kondisi darurat. Sehingga Bandara Internasional Minangkabau tidak boleh menolak pendaratan darurat pesawat tersebut.

Walau berlangsung di tengah cuaca buruk, pesawat angkut berat milik US Navy tersebut berjalan dengan aman dan lancar. Setelah berhasil mendarat, pesawat itu langsung dipindahkan ke hanggar milik Susi Air. Tujuannya untuk menjaga kelancaran operasional penerbangan reguler di Bandara Internasional Minangkabau.

Dony memastikan, penanganan kedatangan pesawat melibatkan berbagai instansi, mulai dari Lanud Sutan Sjahrir, Bea Cukai, Imigrasi, hingga Karantina. Dia menyampaikan bahwa terdapat 16 personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di dalam pesawat tersebut.

Setelah pemeriksaan terhadap seluruh dokumen penerbangan dan personel yang berada di dalam pesawat selesai, dipastikan bahwa dokumen penting seperti diplomatic clearance dan security clearance dinyatakan lengkap dan sah. Koordinasi dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga dilakukan.

Tidak lama, Kedutaan Besar Amerika Serikat menerbitkan surat jaminan resmi yang menjadi dasar pemberian fasilitas visa on arrival (VoA) kepada seluruh kru. Selain itu, petugas imigrasi juga melakukan pengambilan data biometrik untuk memastikan seluruh personel tercatat secara resmi dalam sistem keimigrasian Indonesia.

Berdasar informasi yang disampaikan oleh Dony, proses perbaikan pesawat akan berlangsung cukup lama. Sebab, suku cadang pengganti harus didatangkan dari Eropa. Suku cadang yang dibutuhkan tiba di Padang pada Minggu (31/5/). Kedatangan itu dibarengi dengan hadirnya tim teknis tambahan.

Berkaitan dengan aktivitas pesawat yang sempat terlihat berputar-putar di atas perairan sebelah barat Sumbar, Dony menyebutkan bahwa manuver tersebut merupakan bagian dari test flight atau uji terbang setelah proses pemasangan komponen baru selesai dilakukan.

”Itu kami membuat satu rute khusus yang memang di laut dan tidak boleh melihat instalasi militer, makanya di radar itu nampaknya di atas permukaan laut,” ucap dia.

Kini, personel Angkatan Laut Amerika Serikat yang masih berada di padang sebanyak 15 orang. Menurut Dony, mereka akan meninggalkan Indonesia bersama pesawat yang sudah dijadwalkan melanjutkan penerbangan menuju Diego Garcia setelah memperoleh izin terbang dari otoritas Amerika Serikat pada 4 Juni 2026.

medkomsubangnetwork Ketegangan di kawasan kembali meningkat setelah Jepang melaporkan pesawat militer China mengarahkan radar pada jet tempur F-15 mereka di dekat Okinawa.

Insiden itu terjadi dua kali pada Sabtu (6/12/2025), masing-masing berlangsung sekitar 3 menit pada sore hari dan hampir setengah jam pada malam hari.

Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menyebut tindakan tersebut berbahaya dan berada di luar prosedur penerbangan yang aman.

“Kami telah menyampaikan protes keras kepada pihak China dan menuntut tindakan pencegahan yang ketat,” kata Koizumi sebagaimana dilaporkan Associated Press, Minggu (7/12/2025).

Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, jet-jet F-15 dikerahkan untuk memantau latihan lepas-landas dan pendaratan yang dilakukan armada China di Pasifik, namun mereka tetap menjaga jarak agar tidak memicu provokasi.

Tidak ada pelanggaran wilayah udara maupun kerusakan yang dilaporkan.

Di sisi lain, juru bicara Angkatan Laut China, Kolonel Senior Wang Xuemeng, mengatakan latihan mereka sudah diumumkan sebelumnya dan menuduh pesawat Jepang melakukan gangguan.

Ia meminta Tokyo agar menghentikan fitnah dan menegaskan bahwa China akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya.

"Kami dengan sungguh-sungguh meminta pihak Jepang untuk segera menghentikan fitnah dan pencemaran nama baik, serta secara tegas mengekang tindakan-tindakan di garis depan. Angkatan Laut China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan hukum untuk secara tegas menjaga keamanannya sendiri serta hak dan kepentingan yang sah," ujar Wang dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada Minggu di situs web Kementerian Pertahanan China dikutip dari The Japan News. 

Insiden ini terjadi di tengah hubungan bilateral yang memburuk setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait kemungkinan keterlibatan militer Jepang jika China bertindak terhadap Taiwan.

Australia ikut bereaksi

AP juga melaporkan bahwa situasi tersebut menjadi perhatian Australia, yang menterinya tengah berada di Tokyo untuk pertemuan bilateral.

Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut dan berharap interaksi di udara tetap berlangsung secara profesional.

Ia menegaskan Australia tidak menginginkan perubahan sepihak atas status quo di Selat Taiwan, meski tetap berupaya menjaga hubungan konstruktif dengan Beijing.

Dalam pertemuan pada Minggu (7/12/2025), Jepang dan Australia sepakat mempererat koordinasi militer melalui kerangka kerja baru yang lebih strategis.

Kerjasama tersebut mencerminkan upaya Tokyo memperluas jejaring pertahanannya di luar aliansi utama dengan Amerika Serikat.

Di tengah dinamika itu, insiden penguncian radar tercatat sebagai yang pertama melibatkan jet kedua negara, meski kasus serupa pernah terjadi pada 2013 antara kapal perang China dan kapal perusak Jepang.

Sementara itu di wilayah Pasifik lain, Filipina melaporkan pesawat pengawas mereka ditembaki suar peringatan oleh penjaga pantai China di Laut Cina Selatan.

Peristiwa ini juga menandakan tensi di kawasan Indo-Pasifik terus menyebar ke berbagai titik.

Respons Sanae Takaichi atas insiden penguncian radar jet tempur Jepang

Dilansir dari The Guardian, Minggu (7/12/2025), Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah akan merespons dengan tenang namun tegas setelah radar China mengunci jet tempur Jepang di tenggara Okinawa akhir pekan lalu.

Ia menyatakan Jepang akan memperkuat pengawasan di laut dan udara serta memantau aktivitas militer Beijing secara lebih ketat, sementara pemerintah juga telah memanggil duta besar China pada Minggu (7/12/2025).

Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, dua jet J-15 yang lepas landas dari kapal induk Liaoning mengunci radar pada F-15 Jepang pada pukul 16.32 dan sekitar dua jam setelahnya.

Karena jarak yang cukup jauh, tidak ada konfirmasi visual, namun tidak ditemukan kerusakan maupun korban.

Ini menjadi kali pertama kementerian mengungkap insiden serupa, dengan radar jet umumnya dipakai untuk identifikasi target maupun operasi pencarian.

Takaichi kembali menegaskan bahwa Jepang berhak membela diri dan membantu sekutu jika situasi di kawasan memburuk, seraya menyebut pentingnya bersiap menghadapi skenario terburuk di Selat Taiwan.

Pernyataannya turut memicu seruan dari Donald Trump agar Jepang berhati-hati agar ketegangan dengan China tidak meningkat.

Jepang selama ini memang terus memikirkan langkah yang tepat dalam menghadapi potensi konflik China–Taiwan, terlebih jaraknya yang sangat dekat dengan pulau Yonaguni di Laut Cina Timur.

medkomsubangnetworkSuara peringatan dari pengeras suara menandai dimulainya malam yang mencekam di Kyiv, diiringi bunyi sirene serangan udara yang memaksa warga untuk segera mencari perlindungan di tempat-tempat bawah tanah.

Tak berselang lama, suara ratusan drone Rusia terdengar seperti kerumunan nyamuk yang melayang di atas lapisan awan.

Serangan itu diiringi suara tembakan senjata antipesawat, ledakan, dan dering sirene ambulans, yang semakin memperkuat kenyataan bahwa drone kini menjadi elemen krusial dalam peperangan masa kini.

Akan tetapi, saat ini drone tidak hanya terlihat di medan perang Ukraina. Negara-negara di Eropa Barat mulai melaporkan adanya drone tanpa persenjataan yang terbang di sekitar bandara, markas militer, dan fasilitas vital.

Muncul dugaan bahwa fenomena ini mengindikasikan Rusia tengah melakukan strategi "perang hibrida" guna mengukur tingkat kesigapan negara-negara anggota NATO.

Bandara di Polandia terpaksa ditutup akibat kemunculan drone.

Pada tanggal 9 September, kurang lebih 20 drone milik Rusia terdeteksi melintasi wilayah Ukraina dan memasuki teritori Polandia. Kejadian ini berujung pada penutupan empat bandara oleh pihak berwenang setempat secara bersamaan.

Pesawat tempur NATO dikerahkan dan beberapa drone berhasil dijatuhkan, sementara yang lain mendarat di wilayah Polandia.

Peristiwa itu dianggap sebagai salah satu insiden pelanggaran wilayah udara NATO yang paling parah sejak konflik di Ukraina dimulai.

Kondisi ini lantas memicu diskusi tentang perlunya membangun tembok drone di Eropa.

"Serangan-serangan terkini inilah yang benar-benar menjadi pendorong momentum ini," ucap Katja Bego, seorang peneliti senior dalam program keamanan internasional di Chatham House, sebagaimana dikutip dari BBC pada Senin (17/11/2025).

Munculnya pesawat nirawak di bandara Eropa

Selain Polandia, ada laporan mengenai penampakan drone tak dikenal di Belgia, Denmark, Norwegia, Swedia, Jerman, dan Lituania. Salah satu drone tersebut terlihat di bandara utama Belgia yang berlokasi di dekat Brussel pada awal bulan ini.

Tidak seperti drone serang Rusia yang dapat dikenali di Ukraina, drone yang terlihat di Eropa Barat tidak memiliki identitas jelas dan tidak membawa bahan peledak, sehingga menyulitkan penentuan sumbernya.

Kecurigaan tertuju pada Rusia. Beberapa agen intelijen Barat menduga bahwa Moskow memanfaatkan pihak ketiga untuk mengendalikan drone jarak pendek secara lokal demi menimbulkan kekacauan. Pihak Kremlin membantah tuduhan tersebut.

Belgia menarik perhatian karena menjadi tuan rumah bagi markas besar NATO, Uni Eropa, serta Euroclear, sebuah lembaga kliring keuangan internasional dengan nilai aset triliunan dolar.

Kemunculan drone tak dikenal di sekitar bandara Brussels, Liege, dan pangkalan militer diduga berkaitan dengan perundingan pembebasan aset Rusia senilai 200 miliar euro yang dibekukan di negara tersebut.

Upaya penguatan pertahanan Eropa

Inggris telah mengerahkan tim ahli penanggulangan drone dari Resimen RAF yang berpusat di RAF Leeming, Yorkshire Utara, guna mendukung Belgia dalam memperkuat sistem pertahanannya.

Bahaya drone tidak hanya terletak pada potensi tabrakan dengan pesawat saat lepas landas dan mendarat, tetapi juga kemungkinan penyalahgunaannya untuk kegiatan pengintaian di lokasi-lokasi vital seperti pembangkit listrik atau instalasi militer.

Perdebatan tentang pertahanan udara di Eropa semakin intensif akibat kemajuan teknologi drone. Jarak tempuh sebagian drone yang kini bisa mencapai lebih dari 1.000 kilometer menimbulkan kekhawatiran mengenai kemampuan NATO dalam menghadapi serangan skala besar.

Sebelumnya, Rusia mengimpor drone Shahed 136 dari Iran, lalu memproduksi versi lokalnya yang dinamai Geran 2. Sebagian drone tersebut dilaporkan terbang ke Polandia pada September tahun lalu.

Muncul pertanyaan: bagaimana jika Rusia meluncurkan 200 atau bahkan 2.000 drone secara serentak?

André Rogaczewski, CEO perusahaan jasa TI Denmark Netcompany, berpendapat bahwa respons dengan mengerahkan jet tempur setiap kali drone terdeteksi adalah tindakan yang tidak dapat dipertahankan.

"Menurutnya, hal tersebut tidaklah efisien dan merupakan pemborosan dana wajib pajak," katanya.