KABAR DARI SUBANG

Duka Mendalam di Jatim: Ketua DPRD Nonaktif Wafat, Kasus Korupsi Dana Hibah Berlanjut untuk Tersangka Lain

Dunia politik Jawa Timur berduka dengan berpulangnya Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Kusnadi. Beliau menghembuskan napas terakhirnya pada Selasa (16/12) setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soetomo, Surabaya. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam, namun proses hukum terkait kasus dugaan korupsi dana hibah yang menjeratnya akan menemui titik akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penghentian Penyidikan Kasus Kusnadi: Sebuah Kepastian Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa penyidikan terhadap Kusnadi sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022 akan dihentikan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penghentian penyidikan ini merupakan konsekuensi hukum yang tak terhindarkan atas meninggalnya tersangka.

"Sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan, termasuk dalam kasus di mana tersangka telah meninggal dunia," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (16/12). Keputusan ini diambil berdasarkan landasan hukum yang jelas, memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai koridor yang telah ditetapkan.

Dampak pada Kasus Dana Hibah: 20 Tersangka Lain Tetap Lanjut

Meskipun penyidikan terhadap Kusnadi dihentikan, hal ini tidak serta-merta menghentikan seluruh rangkaian proses hukum dalam kasus korupsi dana hibah tersebut. KPK menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap 20 tersangka lainnya yang juga terlibat dalam kasus ini akan tetap berlanjut.

"Untuk 20 tersangka lainnya yang tersangkut dalam kasus suap dana hibah untuk Pokmas dari APBD Pemprov Jatim tahun anggaran 2019-2022, penyidikannya tetap berjalan," tegas Budi. Hal ini menunjukkan komitmen KPK untuk terus mengusut tuntas kasus ini, menindak tegas semua pihak yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu.

Kronologi Kasus: Dari Operasi Tangkap Tangan hingga 21 Tersangka

Kasus dugaan suap dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Jawa Timur tahun 2019-2022 ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024, Sahat Tua P. Simanjuntak (STS), pada Desember 2022. Dari pengembangan penyelidikan lebih lanjut, KPK berhasil mengungkap jaringan yang lebih luas dan menetapkan 21 tersangka.

Para tersangka ini terbagi dalam dua kategori utama: pemberi dan penerima dana hibah. Penyaluran dana hibah yang menjadi pokok perkara ini bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2022.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, kala itu menjelaskan bahwa dari 21 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan pihak penerima. Keempat penerima tersebut adalah: * Kusnadi (KUS): Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. * Anwar Sadad (AS): Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. * Achmad Iskandar (AI): Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. * Bagus Wahyudiono (BGS): Staf dari Anwar Sadad.

Asep menambahkan bahwa perkara ini melibatkan adanya "pengkondisian" penyaluran dana Pokmas di berbagai daerah melalui peran koordinator lapangan (Korlap). Dana hibah yang seharusnya disalurkan kepada Pokmas ini ternyata telah disalahgunakan.

Modus Operandi dan Aliran Dana

Terungkapnya kasus ini mengungkap adanya praktik penerimaan "commitment fee" atau imbalan jasa yang disalurkan kepada pihak penerima. Kusnadi, selaku Ketua DPRD Jatim, diduga telah menerima aliran dana yang signifikan.

"Pada rentang tahun 2019-2022, saudara KUS (Kusnadi) telah menerima komitmen fee secara transfer melalui rekening istrinya dan staf pribadinya, maupun secara tunai, yang berasal dari beberapa Korlap. Totalnya mencapai sekitar Rp32,2 miliar," ungkap Asep Guntur Rahayu. Dana ini diduga merupakan imbalan atas peran Kusnadi dalam memfasilitasi pengurusan dana hibah tersebut.

Selanjutnya, KPK juga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap empat tersangka pemberi suap yang berperan sebagai koordinator lapangan (Korlap). Salah satu tersangka pemberi suap, A. Royan (AR), sempat berhalangan hadir karena sakit.

Daftar Lengkap 21 Tersangka dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pokmas APBD Pemprov Jatim 2019-2022:

Berikut adalah rincian lengkap 21 tersangka yang ditetapkan oleh KPK, terbagi dalam kategori pemberi dan penerima suap:

A. Tersangka Penerima Suap: 1. Kusnadi (KUS): Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. 2. Anwar Sadad (AS): Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. 3. Achmad Iskandar (AI): Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. 4. Bagus Wahyudiono (BGS): Staf dari Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad.

B. Tersangka Pemberi Suap: 1. Mahfud (MHD): Anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. 2. Fauzan Adima (FA): Wakil Ketua DPRD Sampang periode 2019-2024. 3. Jon Junaidi (JJ): Wakil Ketua DPRD Probolinggo periode 2019-2024. 4. Ahmad Heriyadi (AH): Pihak swasta dari Sampang. 5. Ahmad Affandy (AA): Pihak swasta dari Sampang. 6. Abdul Motollib (AM): Pihak swasta dari Sampang. 7. Moch. Mahrus: Pihak swasta dari Probolinggo, yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. 8. A Royan (AR): Pihak swasta dari Tulungagung. 9. Wawan Kristiawan (WK): Pihak swasta dari Tulungagung. 10. Sukar (SUK): Mantan Kepala Desa dari Tulungagung. 11. Ra Wahid Ruslan (RWR): Pihak swasta dari Bangkalan. 12. Mashudi (MS): Pihak swasta dari Bangkalan. 13. M. Fathullah (MF): Pihak swasta dari Pasuruan. 14. Achmad Yahya (AY): Pihak swasta dari Pasuruan. 15. Ahmad Jailani (AJ): Pihak swasta dari Sumenep. 16. Hasanuddin (HAS): Pihak swasta dari Gresik, yang juga terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Timur periode 2024-2029. 17. Jodi Pradana Putra (JPP): Pihak swasta dari Blitar.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya integritas dalam pengelolaan anggaran publik dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan.

Ringkasan Berita:

• Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan.
• Ijazah yang ditunjukkan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.
• Jokowi menilai pengadilan sebagai forum paling tepat membuktikan keaslian ijazah.

medkomsubangnetwork, Jakarta -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat Sekolah Dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi di pengadilan.

Ia menilai pengadilan merupakan forum yang tepat untuk membuktikan apakah ijazah yang dimilikinya selama ini asli atau palsu.

"Ya itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya, akan saya bawa," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif Program Khusus Kompas TV, Selasa (9/12/2025). 

Jokowi menambahkan pengadilan juga menjadi tempat bagi pihak yang menuding ijazah palsu untuk membuktikan tuduhannya.

Melansir Tribunnews.com, mengenai pernyataan Jokowi tersebut, Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purn Susno Duadji memberi hormat kepada ayah Wakil Presiden Gibran itu.

Selain itu, Susno juga menghargai keputusan Jokowi yang memilih untuk menunjukkan ijazahnya di pengadilan.

Susno Duadji adalah Kabareskrim Polri periode 24 Oktober 2008 hingga 24 November 2009.

"Kita hormat dan menghargai Pak Jokowi yang telah berani tampil menyatakan ijazahnya asli. Akan dilihatkan di pengadilan," kata Susno dalam program 'Bola Liar' Kompas TV, Jumat (12/12/2025).

Namun, Susno belum mengetahui apakah ijazah asli tersebut masih dipegang Jokowi atau sudah disita oleh penyidik.

Pasalnya, menurut Susno untuk sampai ke proses pengadilan harus melalui proses di penyidik, lalu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU), sehingga ijazah tersebut seharusnya sudah disita oleh penyidik.

"Mudah-mudahan beliau (Jokowi) keseleo lidah. Jadi artinya (ijazah) sudah di tangan penyidik itu. Mudah-mudahan ya karena beliau bukan orang hukum juga," ujarnya.

Susno Duadji juga menjelaskan bahwa Roy Suryo cs harus membuktikan tuduhannya terkait ijazah Jokowi.

Sementara itu, Jokowi juga harus menangkis tuduhan Roy Suryo itu dengan menunjukkan ijazah aslinya.

"Siapa yang menuduh dia yang buktikan. Pak Jokowi juga harus menangkis itu dengan membuktikan 'ini aslinya, skripsi saya juga sah, kuliah saya juga sah.'," tuturnya.

Minta UGM Bersuara Jelas

Susno juga menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) juga harus bersuara menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

Susno menegaskan bahwa dirinya tidak membela pihak manapun terkait dengan perkara ijazah Jokowi.

"Jangan UGM sembunyi. Bela, bersuara yang jelas, asli ini bukti skripsinya. Ini dosen pembimbingnya," kata dia.

"Saya netral. Saya hormat dengan Pak Jokowi kalau itu dia buktikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana di pengadilan.

Menurut dia, pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk membuktikan keaslian ijazahnya.

"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum agar jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.

"Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," pesannya.

Menurut Jokowi, kasus serupa bisa terjadi ke orang lain jika ia tidak membawa kasus ini ke ranah hukum.

"Bisa terjadi tidak hanya kepada saya, bisa ke yang lain, ke menteri, ke presiden yang lain, ke gubernur, bupati, wali kota, semuanya dengan tuduhan asal-asalan," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Polda Metro Jaya menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jaya.

Kedelapan tersangka dalam kasus ini dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama 5 orang dan klaster kedua 3 orang.

Klaster pertama Eggi Sudjana, Kurnia Tri Royani, M Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 tentang fitnah, Pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat (4) dan/atau Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 UU ITE.

Sementara klaster kedua, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tyassuma dikenakan Pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, Pasal 311 KUHP tentang fitnah, Pasal 32 Ayat 1 juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27A juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45A Ayat 2 Undang-Undang ITE.

Polemik Ban Kapten Timnas Indonesia: Asnawi Mangkualam Bantah Isu Internal Lawan China

Sebuah perdebatan lama mengenai isu internal Timnas Indonesia, khususnya terkait pergantian ban kapten saat menghadapi China, kembali mencuat. Polemik ini kembali dipanaskan oleh pernyataan seorang figur publik yang kemudian dibantah keras oleh kapten Timnas saat ini, Asnawi Mangkualam. Kejadian ini membuktikan bahwa isu di ruang ganti pemain seringkali menjadi bola liar yang sulit dikendalikan di publik.

Latar Belakang Polemik

Polemik ini berawal dari pertandingan antara Timnas Indonesia melawan China yang berlangsung di Stadion Pemuda Qingdao. Sebelum laga tersebut, sempat beredar isu mengenai adanya permasalahan internal dalam skuad Garuda. Kecurigaan ini semakin menguat ketika pelatih kepala, Shin Tae-yong, melakukan beberapa perubahan signifikan pada susunan pemain utama (line-up). Salah satu perubahan yang paling disorot adalah pergantian ban kapten. Saat itu, Asnawi Mangkualam yang kembali diturunkan sebagai starter, kembali mengenakan ban kapten yang sebelumnya sempat diberikan kepada Jay Idzes ketika Asnawi berada di bangku cadangan.

Pada dasarnya, penunjukan Asnawi sebagai kapten utama bukanlah hal yang baru, karena memang pelatih Shin Tae-yong telah menunjuknya sebagai kapten utama tim. Namun, isu mengenai adanya masalah internal kembali mencuat setelah Arya Sinulingga, dalam sebuah podcast di kanal YouTube pribadinya bersama Haris Pardede (Bung Harpa) pada Rabu (10/12/2025), membahas kembali kejadian tersebut.

Pernyataan Arya Sinulingga dan Tanggapan Awal

Dalam diskusinya, Arya Sinulingga secara terbuka menyatakan bahwa pertandingan melawan China tersebut diwarnai oleh permasalahan internal di tubuh Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Ia secara spesifik menyoroti pergantian ban kapten yang sebelumnya dipegang oleh Jay Idzes.

"Kalau nggak ada masalah ruang ganti pasti kita nggak gitu komposisinya lawan China, bener nggak, nggak mungkin Jay Idzes diganti dari kapten," ujar Arya.

Mendengar pernyataan tersebut, Bung Harpa mencoba memberikan klarifikasi berdasarkan informasi yang diterimanya. Ia menyebutkan bahwa berdasarkan informasi yang ia dapat, Asnawi Mangkualam memang merupakan kapten utama tim.

"Soal Jay Idzes, boleh saya interupsi bang, setahu saya ini Asnawi kan memang kapten utama bang, memang di masih statusnya kapten utama, setahu saya," ujar Bung Harpa.

Arya Sinulingga kemudian membantah pernyataan Bung Harpa tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa status kapten telah berganti. "Enggak udah ganti," sahut Arya.

Bung Harpa kembali membantah dengan mengutip perkataan Jay Idzes sendiri yang menyebutkan bahwa Asnawi adalah kaptennya. "Nah terus Jay Idzesnya katanya yang bilang ya udah si Asnawi saja yang kapten," balas Bung Harpa.

Arya Sinulingga, yang merupakan Exco PSSI, kembali mempertegas pernyataannya. Ia menambahkan bahwa selain isu kapten, adanya konflik saat itu juga dapat dilihat dari dicadangkannya Thom Haye. Ia juga menyinggung pernyataan Jeje yang kerap membahas masalah antara pemain dan pelatih, bukan masalah federasi.

"Enggak udah diganti makanya Jay Idzes yang kapten kan, itu perubahan, Thom Haye nggak main, banyak terjadi. Dan kayak Jeje kan bang Harpa kan banyak gaul sama Jeje, dia nggak pernah ngomongin federasi, dia selalu ngomongin masalah pemain dengan pelatih," imbuh Arya.

Bantahan Tegas Asnawi Mangkualam

Merasa terganggu dengan kemunculan kembali isu lama yang seharusnya sudah tertutup, Asnawi Mangkualam akhirnya angkat bicara. Bek kanan klub Port FC ini secara tegas membantah pernyataan Arya Sinulingga terkait polemik ban kapten.

Sebelum memberikan klarifikasi resmi, Asnawi mengunggah sebuah cuplikan video dari podcast Arya Sinulingga dan Bung Harpa yang membahas isu internal dan pemilihan kapten saat laga melawan China. Dengan nada sarkas, Asnawi menandai akun Jeje dalam unggahannya, seolah meminta klarifikasi dari rekannya tersebut.

"@jeongseokseo coba jelasin Je gimana biar bapak ini ngerti gimana (di tambah emoji heran)," tulis Asnawi pada video tersebut, Kamis (11/12/2025).

Selanjutnya, Asnawi Mangkualam memberikan klarifikasi mendalam melalui fitur InstaStory-nya. Ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak yang memberikan informasi yang belum tentu benar.

"Tidak ada dilokasi tapi klarifikasi seakan-akan benar adanya, coba di publik siapa yang memberitahu bapak perihal kapten itu. Apakah pelatih, pemain atau official? Tolong sampaikan biar gak jadi bola liar di publik," tulis Asnawi Mangkualam.

Mantan pemain PSM Makassar ini kemudian memberikan penjelasan gamblang mengenai kronologi sebenarnya terkait pemilihan kapten Timnas Indonesia.

Klarifikasi Detail Asnawi Mangkualam

Asnawi Mangkualam menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah sejak lama berniat untuk menyerahkan ban kapten kepada pemain lain. Bahkan, niat tersebut sudah ada sebelum ajang Piala Asia.

"Saya pribadi sudah lama berniat untuk memberikan kapten itu ke pemain lain bahkan sebelum Piala Asia," ujar Asnawi dalam klarifikasinya.

Ia mengungkapkan bahwa ia sempat berbicara dengan asisten pelatih Timnas Indonesia saat itu, Nova Arianto, mengenai keinginannya untuk memberikan ban kapten utama kepada pemain lain, seperti Jordi Amat atau Jay Idzes.

"Saya pribadi berbicara ke Coach Nova bilang kamu yang masih dipercaya Coach Shin dan berlanjut lagi saya masih berusaha untuk memberikan ke pemain lain lagi yaitu Jay dari sebelum melawan Australia di GBK. Waktu itu setelah makan malam saya mengajak Jay, Sandy, Thom dan Ridho untuk membahas soal kapten ini ke pelatih siapa first kapten dan vice."

Asnawi menegaskan bahwa saat itu, Coach Shin Tae-yong tetap mempercayakan ban kapten utama kepadanya, dan Jay Idzes sebagai wakil kapten. Ia yakin bahwa semua pemain yang disebutkan di atas dapat menjadi saksi atas kebenaran pernyataannya.

"Ketika itu Coach Shin tetap mempercayakan first kapten ke saya dan Jay sebagai vice. Dan di sini jelas dan bisa ditanyakan juga ke semua pemain yang saya sebutkan di atas."

Ia merasa heran mengapa dirinya selalu disudutkan dalam permasalahan ini, dan mengapa isu dari pertandingan melawan China, yang sudah berlalu, masih terus dibahas. Menurutnya, fokus seharusnya adalah perbaikan untuk masa depan tim.

"Saya rasa masalah ini jika paham bola tidak perlu dibahas karena memang jelas alurnya seperti itu. Ketika first kapten bermain tetap akan memakai ban kapten. Tetapi jika tidak bermain diberikan ke vice kapten. Tapi kenapa seakan-akan saya selalu disudutkan di permasalahan ini, dan kenapa juga sampai saat ini masih membahas pertandingan ketika melawan China. Sedangkan yang harus dilakukan bukan membahas yang sudah berlalu tapi memperbaiki buat ke depannya."

Asnawi juga menekankan bahwa jika memang benar Jay Idzes telah ditentukan sebagai kapten utama saat melawan China, ia meminta agar sumber informasi tersebut diungkapkan. Ia menyatakan bahwa ia bangga jika dipercaya, namun akan lebih ikhlas jika kepercayaan itu diberikan kepada orang yang lebih pantas. Alasan keinginannya untuk memberikan ban kapten kepada pemain lain adalah karena ia merasa performanya menurun dan ada pemain lain yang lebih layak.

"Kalau memang perkataan bapak itu benar Jay sudah ditentukan sebagai first kapten melawan China, please let me know who telling you? Jika saya diberikan kepercayaan saya bangga, tapi ketika diberikan jauh lebih baik saya ikhlas. Dan itu sudah lama saya berniat untuk memberikan ke yang lain. Alasan saya ingin memberikan ke yang lain karena that tim saya rasa performa saya menurun dan ada yang lebih pantas," tutup Asnawi Mangkualam.

Klarifikasi mendalam dari Asnawi ini diharapkan dapat menutup rapat "kotak pandora" isu lama yang terus menghantui Timnas Indonesia dan membuka jalan bagi fokus yang lebih positif untuk perkembangan sepak bola nasional.

Ringkasan Berita:

• Jokowi dengan tegas menyebut bahwa tujuan disebarluaskannya isu ijazah palsu demi agenda besar politik. 
• Menurut Jokowi tudingan ijazah palsu yang menyerangnya diyakini sebagai bentuk untuk menjatuhkan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.
• Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. 

 

medkomsubangnetwork Jokowi makin blak-blakan soal dalang isu ijazah palsunya. 

Jika sebelumnya Jokowi lebih memilih bungkam dan hanya tersenyum, belakangan ini Jokowi justru sebaliknya. 

Ia bahkan menyinggung sosok di balik penyebar isu ijazah palsu tersebut sangatlah gampang untuk ditebak. 

Jokowi dengan tegas menyebut bahwa tujuan disebarluaskannya isu ijazah palsu demi agenda besar politik. 

"Saya pastikan iya (ada agendan besar dan orang besar di balik kasus ijazah). Saya kira gampang ditebak. Tidak perlu saya sampaikan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan KOMPAS TV.

Menurut Jokowi tudingan ijazah palsu yang menyerangnya diyakini sebagai bentuk untuk menjatuhkan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia.

"Saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekan, merendahkan, menghina, menuduh, semua dilakukan untuk apa kalau hanya untuk main-main, kan mesti ada kepentingan politiknya di situ," jelasnya.

Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. 

"Ya, itu (pengadilan) forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa," kata dia.

Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum agar jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang.

"Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang, jangan sampai gampang menghina orang, memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang," pesannya.

Jokowi yang selalu diam atas tudingan yang merusakan reputasinya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, meminta para aktor yang menuduh untuk dapat membuktikan.

"Saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan," ujar Jokowi.

Disampaikan oleh Jokowi jika selama ini tak mau menanggapi tudingan ijazah palsu, karena faktanya ijazah aslinya ada di tangannya.

"Ini kan sebuah isu yang sudah empat tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya saya sudah empat tahunan diam, tidak banyak menanggapi, karena apa? Ijazahnya saya pegang gitu loh, tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu," kata Jokowi.

Sudah Dirancang 4 Tahun 

Jokowi mengungkapkan bahwa isu ijazahnya palsu itu sudah dirancang sejak 4 tahun yang lalu. 

Jadi isu ijazah Jokowi palsu sengaja dibuat heboh untuk menjatuhkan nama baiknya. 

"Ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan ya dibicarakan dan sebetulnya," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV yang tayang di channel YouTube Kompas TV, Selasa (9/12/2025).

Jokowi mengungkap alasan dirinya tidak menunjukkan ijazah aslinya ke publik.

"Saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu. Karena yang pertama ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu itu. Coba dibuktikan seperti apa?" katanya.

Menurut Jokowi pembuktian akan lebih baik di lakukan di pengadilan, agar dengan proses hukum akan tampak keadilan bagi semua pihak.

"Akan kelihatan adilnya karena yang memutuskan adalah di pengadilan. Karena yang membuat ijazah saya, sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana?" kata Jokowi.

Karenanya Jokowi menilai ada agenda besar politik atau operasi politik di balik isu ijazahnya palsu yang terus menerus dihembuskan.

"Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun, enggak rampung-rampung. Karena keinginan mereka untuk men-downggrade, menurunkan reputasi yang saya miliki. Meskipun saya merasa enggak punya reputasi apa-apa," kata Jokowi.

Menurut Jokowi keinginan pihak yang ingin menurunkan reputasinya untuk kepentingan politik.

"Kenapa sih kita harus mengolok-olok, menjelek-jelekkan, merendahkan, menghina, menuduh-nuduh?

Semua dilakukan untuk apa? Kalau hanya untuk main-main kan, mesti ada kepentingan politiknya di situ," kata Jokowi.

"Tapi sekali lagi mestinya dalam masa-masa ekstrem seperti ini kita konsentrasi untuk hal-hal yang besar, untuk strategi besar negara, untuk kepentingan yang lebih besar bagi negara ini," paparnya.

Jokowi mencontohkan misalnya yang berkaitan dengan perubahan karena artificial intelligence dan humanoid.

"Sehingga jangan malah energi besar kita pakai untuk urusan-urusan yang sebetulnya menurut saya, ya urusan ringan," kata Jokowi.

Ketua Angkatan Jokowi Buka Suara 

Profesor UNJ Prof. Ciek Julyati Hisyam sempat mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi karena adanya materai berwarna hijau, yang menurutnya janggal karena materai resmi saat itu harusnya ungu (merah/ungu) berdasarkan UU materai tahun 1985. 

Mendengar pernyataan tersebut Mustoha Iskandar, sebagai ketua angkatan Jokowi di UGM, "skakmat" (membungkam) profesor tersebut.

Mustoha memastikan bahwa seluruh lulusan Fakultas Kehutanan UGM dari angkatan yang sama mengunakan jenis materai yang serupa.

Hal tersebut sudah ia cocokkan dengan dokumen kelulusannya dan milik rekan-rekan seangkatannya.

"(Materai warna hijau) Bukan merah," kata Mustoha Iskandar melansir dari Tribunnews.com, senin (8/12/2025).

Mustoha menjelaskan bahwa UGM memiliki empat periode wisuda setiap tahun, yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.

Ia berujar bahwa tidak ada mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 1980 yang mengikuti wisuda pada periode Februari yang menggunakan materai berwarna merah.

"Jadi di Gadjah Mada itu ada empat kali wisuda. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. (Fakultas Kehutanan) Angkatan 1980 nggak ada yang wisuda Februari, yang merah itu nggak ada," ucapnya.

"Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materainya, semuanya hijau," kata Mustoha.

Mustoha Iskandar menyebut bahwa klaim ijazah Jokowi bermaterai merah tidak sesuai dengan fakta.

"Kalau bilang merah berarti bukan angkatan 1980, apalagi sama-sama wisuda Pak Jokowi, itu bohong," tuturnya.

Profil Mustoha Iskandar 

Mustoha Iskandar seorang Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 4 Agustus 2020 sedang ramai disorot. 

Dirinya adalah lulusan Sarjana Kehutanan UGM tahun 1986 yang satu angkatan dengan Jokowi. 

Pada tahun yang sama, ia juga berhasil mendapat gelar Sarjana Muda dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) - kini bernama Universitas Islam Negeri (UIN) - Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah itu, Mustoha lulus dari University of Philippines Los Banos pada 1996.

Di sana, ia mendapatkan gelar Magister Manajemen Pembangunan.

Tak hanya itu, Mustoha Iskandar juga sukses meraih gelar Doktor Manajemen Bisnis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) pada tahun 2006.

Tak berhenti di situ, Mustoha juga sukses meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Krisnadwipayana Jakarta pada 2014.

Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Dr. Ir. Mustoha Iskandar, S.H., MDM.

Sebelum menjadi Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero), Mustoha sempat terlebih dahulu menjabat posisi serupa di PT Pusri Palembang pada 2016-2018.

Mustoha juga beberapa kali mengisi kuliah umum, di antaranya di Universitas Bengkulu pada Oktober 2017 dan di Universitas Kuningan pada September 2018.

Mustoha juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani selama tiga bulan, yakni Agustus-November 2016.

Ia juga sempat mengisi kursi jabatan sebagai Direktur Utama Perhutani periode 2014-2019.

Pengangkatan Mustoha sebagai Dirut Perhutani tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 231/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Riwayat jabatan

Berikut riwayat jabatan Mustoha Iskandar:

- Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani

- Direktur Perum Perhutani (2014-2019)

- Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani (2016)

- Komisaris Independen PT Pusri Palembang (2016-2018)

- Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia (Persero) (2020-2025)

Harta Kekayaan Mustoha Iskandar

Mengutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik Mustoha Iskandar tahun 2022.

Didapati  jumlah harta sang komisaris Pupuk Indonesia Group mencapai Rp 22.736.596.232

Adapun dirinya memiliki hutang sebesar Rp 286.844.505.

Untuk Kas dan Setara kas sebesar Rp 6.764.329.610.

Surat Berharga dan harta bergerak lainnya Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 264.062.064

Berikut Pembagiannya

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 11.494.900.000

1. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 265.000.000

2. Tanah Seluas 640 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 192.000.000

3. Tanah Seluas 630 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 189.000.000

4. Tanah Seluas 437 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 131.100.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 134 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 820.000.000

6. Tanah Seluas 4675 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 234.300.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/265 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 2.353.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/280 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 3.055.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 256 m2/108 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000

10. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 57.750.000

11. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI Rp. 58.000.000

12. Tanah Seluas 233 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, HASIL SENDIRI 2022 Rp. 58.250.000

13. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

14. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

15. Tanah Seluas 33440 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 334.400.000

16. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

17. Tanah Seluas 11960 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 119.600.000

18. Tanah Seluas 92840 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 928.400.000

19. Tanah Seluas 43720 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 437.200.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 117 m2/45 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 35.100.000

22. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 57.900.000

23. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI Rp. 57.900.000

24. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 645.000.000

25. Tanah Seluas 189 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 378.000.000

26. Tanah Seluas 20500 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 205.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.145.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ESCUDO Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

2. MOBIL, TOYOTA PICNIK Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

4. MOBIL, MAZDA SEDAN Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 319.000.000

5. MOBIL, HYUNDAI MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.710.000.000

Profil Kevin Diks Bakarbessy kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik sepak bola Tanah Air. Perhatian semakin tersedot pasca dirinya resmi bergabung dengan Tim Nasional Indonesia melalui proses naturalisasi. Keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan kariernya, sekaligus membawa angin segar bagi pertahanan skuad Garuda. Latar belakangnya yang unik, termasuk garis keturunan dari keluarga raja di Maluku Tengah, menambah dimensi menarik pada sosoknya.

Perjalanan Karier: Dari Liga Eropa Hingga Berserbinar di Denmark

Kevin Diks Bakarbessy lahir di Apeldoorn, Belanda, pada tanggal 6 Oktober 1996. Sejak usia muda, bakatnya dalam sepak bola sudah terlihat, membawanya meniti karier profesional di berbagai kompetisi Eropa. Perjalanan kariernya dimulai di Belanda, di mana ia mengasah kemampuannya sebelum akhirnya menarik perhatian klub Italia ternama, Fiorentina. Di Serie A, ia berkesempatan merasakan atmosfer liga top Eropa, meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama. Pengalaman di Italia ini menjadi batu loncatan berharga, membuka pintu baginya untuk menjelajahi klub-klub lain di Eropa dan terus mengembangkan kualitasnya sebagai seorang pemain bertahan modern.

Titik balik dalam karier Kevin terjadi ketika ia memutuskan bergabung dengan FC Copenhagen pada Juli 2021. Di klub papan atas Denmark ini, Kevin menemukan performa terbaiknya. Selama membela panji FC Copenhagen, ia tampil impresif dengan mencatatkan 144 penampilan, membukukan 16 gol, dan memberikan 18 assist. Angka-angka ini sungguh luar biasa bagi seorang pemain yang berposisi sebagai bek. Kontribusinya tidak hanya terbatas pada liga domestik, tetapi juga terasa signifikan dalam kompetisi antarklub Eropa seperti Europa Conference League, di mana ia menunjukkan soliditas dan konsistensi yang patut diacungi jempol.

Prestasi gemilang yang diraih bersama FC Copenhagen semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek paling berpengaruh di Liga Denmark. Di bawah panji klub ini, Kevin turut mempersembahkan beberapa gelar bergengsi, yaitu:

• Juara Danish Superliga 2021/2022
• Juara Danish Superliga 2022/2023
• Juara Danish Cup 2022/2023

Performa cemerlang ini tentu saja tidak luput dari pantauan klub-klub besar Eropa lainnya. Pada tahun 2025, Kevin akhirnya menerima tawaran dari Borussia Mönchengladbach, sebuah klub Bundesliga yang saat itu tengah berupaya memperkuat lini pertahanannya. Dengan kemampuan bertahan yang kuat, keunggulan dalam duel udara, serta kecerdasan dalam membaca permainan, Kevin dipandang sebagai rekrutan ideal yang dapat memberikan kontribusi penting dalam proyek jangka panjang klub asal Jerman tersebut.

Akar Budaya: Garis Keturunan Raja dari Negeri Waai

Di balik segala pencapaiannya di kancah sepak bola Eropa, Kevin Diks menyimpan identitas budaya yang kental dan membanggakan. Melalui garis keturunan ibunya, Natasja Bakarbessy, Kevin memiliki darah bangsawan yang mengalir dalam dirinya. Ia adalah keturunan raja dari Negeri Waai, sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Nama keluarga Bakarbessy sendiri bukanlah nama yang asing di Maluku. Keluarga ini dikenal memiliki sejarah panjang dalam kepemimpinan dan telah memegang jabatan sebagai raja di Negeri Waai secara turun-temurun.

Hingga saat ini, Negeri Waai masih dipimpin oleh Raja Derek Bakarbessy, yang merupakan kerabat dari garis keluarga Kevin. Kisah asal-usul ini semakin memperkaya profil Kevin Diks, memadukan prestasinya di sepak bola level tertinggi dengan kebanggaan akan akar budaya Maluku yang melekat kuat dalam dirinya. Identitas ganda ini memberikan dimensi unik pada sosoknya, menjadikannya lebih dari sekadar pemain sepak bola profesional.

Menjadi Warga Negara Indonesia: Harapan Baru untuk Sepak Bola Nasional

Keputusan Kevin Diks untuk menaturalisasi diri menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) disambut dengan antusiasme luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Setelah proses naturalisasi rampung, Kevin langsung masuk dalam skema pelatih Tim Nasional Indonesia untuk memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kehadirannya membawa dampak ganda yang signifikan.

Pertama, kehadiran Kevin diprediksi akan meningkatkan kualitas pertahanan Timnas Indonesia secara drastis. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa yang ketat, ia membawa standar permainan dan kedisiplinan taktis yang tinggi. Kemampuannya dalam membaca permainan, memenangkan duel udara, dan melakukan intersepsi diharapkan dapat memberikan stabilitas yang lebih baik di lini belakang.

Kedua, sosok Kevin Diks diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Cerita suksesnya yang menembus liga-liga top Eropa melalui kerja keras dan dedikasi dapat memotivasi generasi penerus untuk bermimpi lebih tinggi dan percaya bahwa karier profesional di panggung internasional bukanlah hal yang mustahil. Ia menjadi bukti nyata bahwa dengan bakat dan tekad, pemain Indonesia pun bisa bersaing di level tertinggi dunia.

Dengan segala pengalaman luasnya, visi bermain yang matang, dan darah Maluku yang mengalir dalam dirinya, Kevin Diks tidak hanya sekadar menjadi pemain Timnas Indonesia. Ia telah menjelma menjadi simbol harapan baru bagi kemajuan sepak bola Indonesia, membawa semangat juang dan kebanggaan nasional ke lapangan hijau.

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Kabupaten Kediri secara resmi mengukuhkan Pelaksana Daerah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kediri Periode 2025-2029.
• Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda, berlangsung di Pendopo Panjalu Jayati

medkomsubangnetwork, KEDIRI - Pemerintah Kabupaten Kediri secara resmi mengukuhkan Pelaksana Daerah Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kabupaten Kediri Periode 2025-2029.

Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen daerah dalam memperkuat pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda, berlangsung di Pendapa Panjalu Jayati, Senin (8/12/2025).

Pembentukan DPPI ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Paskibraka dan Keputusan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Nomor 50 Tahun 2024 tentang pengangkatan DPPI.

Dalam sambutan yang dibacakan Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito menyampaikan rasa bangga terhadap mantan anggota Paskibraka yang kini diberi tanggung jawab baru sebagai Duta Pancasila.

"Duta Pancasila merupakan ujung tombak dalam membumikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda Kabupaten Kediri," katanya.

Menurut Mas Dhito, DPPI tidak hanya menjalankan tugas simbolik, namun memiliki peran strategis sebagai motor penggerak integritas, kedisiplinan, dan karakter kebangsaan.

Mereka diharapkan mampu menjadi panutan dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keberagaman.

"Kalian adalah penjaga gawang ideologi bangsa di tingkat daerah. Buktikan bahwa Pancasila hidup dan relevan, bukan hanya dalam teks tetapi dalam perilaku sehari-hari," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan siap mendukung penuh berbagai program DPPI.

Mas Dhito mendorong DPPI membangun kolaborasi aktif dengan sekolah, organisasi kepemudaan, dan perangkat daerah agar kegiatan pembumian Pancasila lebih masif.

Sebanyak tujuh anggota Paskibraka dipilih menjadi pengurus Pelaksana Daerah DPPI Kabupaten Kediri untuk periode empat tahun.

Mereka adalah Moh. Faishal Rizkiawan Kodiri sebagai Ketua, Imam Maulana Faqih sebagai Wakil Ketua, dan Rizqi Fajar Rahmawati sebagai Sekretaris.

Pada struktur organisasi diperkuat dengan empat kepala bidang yakni Wina Amel Tristanti (Bidang Dukungan Pembentukan Paskibraka Duta Pancasila), Ricky Ramadhan (Bidang Peningkatan Kompetensi), Finna Amelia Putri Sugiantari (Bidang Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila), dan Linda Mustika Dewi (Bidang Komunikasi, Teknologi, dan Informasi).

Mas Dhito menegaskan bahwa amanah ini harus dijalankan sebagai bentuk pengabdian terbaik. Nilai-nilai Pancasila menurutnya harus diterapkan dalam tindakan nyata, bukan hanya retorika.

"Dengan semangat Pancasila, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kediri berjalan selaras dengan nilai-nilai persatuan, keadilan sosial, dan kebhinekaan," pungkasnya.

Acara pengukuhan dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, perwakilan BPIP RI, Ketua Pelaksana DPPI Pusat dan Provinsi Jawa Timur, serta tamu undangan dari sejumlah daerah.

Sementara itu, Kabid INKK Kesbangpol Kediri, Nugroho Hery Prastowo menambahkan, pembentukan DPPI merupakan program nasional dari BPIP.

Namun, tidak semua daerah siap menjalankannya. Kediri termasuk daerah yang bergerak cepat menyelesaikan struktur dan pengukuhan.

"DPPI ini memang baru tahun ini berjalan. Banyak daerah, terutama luar Jawa, yang belum membentuk. Kediri termasuk yang mendahului," ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari ratusan alumni Paskibraka, hanya tujuh yang terpilih menjadi pengurus melalui seleksi rekam jejak, kompetensi, dan performa saat bertugas pada upacara 17 Agustus lalu.

DPPI akan menjalankan fungsi pembinaan berkelanjutan, jauh melampaui tugas seremonial. Mereka akan menyelenggarakan edukasi kebangsaan di sekolah, kampanye toleransi, hingga literasi ideologi.

Ke depan, DPPI masa khidmat 2025–2029 diproyeksikan menjadi agen perubahan.

Berbekal mandat empat tahun, mereka akan membawa pesan Pancasila ke ruang-ruang publik dan menjadi teladan bagi generasi muda di Kabupaten Kediri.

"Dulu setelah tugas 17 Agustus selesai, pembinaannya ikut selesai. Harapannya dengan adanya DPPI, pembinaan bisa berkelanjutan dan pengenalan Pancasila kembali menguat, ucapnya.

(Isya Anshori/medkomsubangnetwork)

Editor : Sri Wahyunik

medkomsubangnetwork - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengunjungi Kawasan Transmigrasi Kuamang Kuning di Lapangan Desa Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Minggu (7/12/2025). 

Ribuan orang yang memadati lapangan tersebut menyambut kedatangan Wamentrans dengan lantunan selawat badar untuk mengikuti tablig akbar.

Sejak pagi, warga datang menggunakan sepeda motor dan berbagai angkutan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan Ikatan Muslim Kuamang Kuning (IMKK) itu.

Kegiatan itu berlangsung istimewa. Selain dihadiri Wamentrans, turut hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Bupati Bungo Dedy Putra, Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, unsur forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah dari tingkat kabupaten hingga desa.

Tablig akbar bertema “Membentang Harapan, Menguatkan Peradaban: Transmigrasi Sebagai Jalan Berkah untuk Generasi Muda ke Depan” itu juga menghadirkan pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, Sragen, Jawa Tengah, Kiai Haji Mawardi, sebagai penceramah.

Acara tersebut dijaga oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Banser, dan anggota Perguruan Silat Setia Hati Teratai.

Selain menjadi ajang menimba ilmu agama dan mempererat silaturahmi bagi transmigran dan masyarakat setempat, kegiatan itu juga menjadi peluang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperoleh pendapatan.

Di hadapan ribuan jemaah, Viva Yoga menyampaikan rasa syukur dapat hadir dalam acara itu. Dia mengatakan, Kawasan Transmigrasi Kuamang Kuning memiliki jejak sejarah tersendiri.

“Dibuka sebagai kawasan transmigrasi pada 1985, setahun kemudian, Presiden Suharto dan Menteri Transmigrasi Martono hadir di Kuamang Kuning,” ujar Viva dalam siaran persnya, Selasa (9/12/2025). 

Viva menambahkan, kunjungan presiden kala itu menunjukkan bahwa Kuamang Kuning merupakan kawasan yang penting.

“Setelah 1986, sekarang saya hadir kembali di sini,” katanya disambut tepuk tangan jemaah.

Dia mengungkapkan, pada masa pemerintahan Suharto, transmigrasi dikelola oleh kementerian khusus. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto pun membentuk kembali kementerian tersendiri untuk mengelola transmigrasi.

Viva mengaku bangga melihat Kuamang Kuning yang kini berkembang menjadi desa yang maju, mandiri, dan sejahtera sejak program transmigrasi dimulai pada 1985.

Sebagai kawasan yang mayoritas warganya berprofesi sebagai petani sawit, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berupaya terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “

Saya mendengar di sini setiap bulan ada yang umrah,” ujar Viva.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan transmigran merupakan wujud paradigma baru transmigrasi. Program ini tidak lagi sekadar memindahkan penduduk, tetapi berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Meski demikian, lanjut Viva, kesejahteraan tidak datang secara instan. Diperlukan usaha dan kerja keras.

Dia berharap warga tetap giat bekerja seperti generasi pertama. Penerima lahan seluas 2 hektar (ha) saat itu berhasil mengubah kawasan hutan menjadi perkebunan sawit produktif melalui perjuangan dan ketekunan.

“Sekarang generasi kedua sudah menikmati hasilnya,” tutur Viva. 

Dia menegaskan, produktivitas perkebunan sawit di kawasan transmigrasi telah berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Viva, hal tersebut menunjukkan bahwa program transmigrasi mampu menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

“Adanya aktivitas manusia memunculkan kegiatan ekonomi, budaya, sosial, hingga tumbuh pusat-pusat peradaban,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Viva juga mendoakan masyarakat Kuamang Kuning agar selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan, dijauhkan dari bencana, ditambahkan imannya, serta senantiasa menjaga silaturahmi dan kerukunan.

Setelah tablig akbar, bertempat di Kantor Desa Karya Harapan Mukti, Viva menerima puluhan transmigran dari Kawasan Transmigrasi Batin III Ulu.

Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi, termasuk pembangunan jalan beraspal di Satuan Pemukiman (SP) I dan SP II.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Bupati Dedy Putra, Viva juga menerima aspirasi terkait pembangunan jalan nonstatus.

“Program pembuatan jalan nonstatus ini akan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026,” terangnya.

BERITA DIY - Di setiap sudut kedai kopi di Aceh hingga ruang-ruang diskusi politik nasional, nama Muzakir Manaf jarang disebut sendirian. Hampir selalu ada satu kata yang melekat mendahuluinya atau bahkan menggantikannya: "Mualem".

Sosok yang kini resmi menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 ini memiliki rekam jejak yang unik.

Ia bukan birokrat karier, melainkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertransformasi menjadi politisi ulung.

Namun, bagi masyarakat di luar Aceh, panggilan "Mualem" sering kali memantik tanda tanya. "Apakah itu nama asli? Atau gelar kebangsawanan?"

Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri akar bahasa, tradisi masyarakat Aceh, dan sejarah panjang perjuangan sang gubernur dari belantara hutan hingga ke pendopo kekuasaan.

Profil Sang Gubernur: Transformasi Kombatan Menjadi Negarawan

Secara administratif, nama lengkapnya adalah H. Muzakir Manaf. Dikutip dari data Kompaspedia dan DataIndonesia.id, pria kelahiran Seuneudon, Aceh Utara, pada 3 April 1964 ini adalah figur sentral dalam sejarah kontemporer Aceh.

Kariernya melesat dari Panglima Militer GAM pasca-meninggalnya Tgk Abdullah Syafi'i, menjadi Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) setelah damai, mendirikan Partai Aceh, menjabat Wakil Gubernur (2012-2017), hingga akhirnya memenangkan Pilkada 2024 dan dilantik sebagai Gubernur Aceh.

Perjalanannya dianggap sebagai simbol sukses transformasi dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik konstitusional.

Menggali Arti Kata "Mualem"

Penting untuk diluruskan bahwa "Mualem" bukanlah nama asli yang tercantum dalam akta kelahiran atau KTP. Ini adalah sebuah gelar kehormatan dan panggilan akrab yang memiliki bobot sosial tinggi.

Dikutip dari ulasan budaya di AcehTrend dan Inilah.com, dalam tradisi masyarakat Aceh, kata "Mualem" memiliki arti "Guru", "Ahli", "Pelatih", atau "Penunjuk Jalan".

Gelar ini tidak diberikan sembarangan. Pada masa konflik Aceh berkecamuk, sebutan ini disematkan kepada seseorang yang dianggap memiliki pengetahuan mumpuni, khususnya dalam ilmu militer, strategi, dan kepemimpinan. Mualem adalah sosok yang didengar cakapnya, ditiru lakunya, dan dipatuhi komandonya.

Jejak Sejarah: "Alumni" Libya dan Didikan Militer

Mengapa Muzakir Manaf dipanggil Mualem? Jawabannya ada pada riwayat pendidikannya di masa muda.

Pada era 1980-an, Muzakir Manaf adalah salah satu pemuda Aceh terpilih yang dikirim ke Libya. Di sana, tepatnya di Camp Tajura, ia menempuh pendidikan militer intensif.

Ia bukan sekadar peserta latihan biasa. Sejarah mencatat ia pernah menjadi bagian dari pengawal elit Muammar Khadafi.

Ketika kembali ke Aceh, bekal ilmu militer dan strategi tempur yang ia miliki membuatnya menjadi instruktur dan pelatih bagi para kombatan GAM lainnya.

Dari sinilah panggilan "Mualem" (Sang Guru/Pelatih) melekat erat. Para pasukan di lapangan memanggilnya demikian sebagai bentuk penghormatan kepada guru militer mereka.

Panggilan ini terus bertahan melintasi zaman, dari masa perang gerilya di hutan hingga masa damai di gedung pemerintahan.

Simbol Identitas Politik Aceh

Hari ini, panggilan Mualem telah bertransformasi menjadi identitas politik yang kuat. Ketika media atau warga menyebut "Mualem", mereka tidak hanya memanggil Muzakir Manaf sebagai individu, tetapi juga mengakui sejarah dan otoritasnya.

Dalam berbagai pemberitaan pelantikannya sebagai Gubernur Aceh bersama wakilnya Fadhlullah (Dek Fad), media nasional dan lokal konsisten menggunakan narasi "Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem".

Ini menunjukkan bahwa gelar tersebut telah diterima secara nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari persona politik sang gubernur.***

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan setelah diketahui memiliki harta Rp25,96 miliar berdasarkan LHKPN
• Inspektorat Kemendagri memeriksa sumber dana umrah Mirwan serta seluruh aparatur yang ikut berangkat.
• Dalam rapat penanganan bencana, Presiden Prabowo menegur keras Mirwan dan meminta Mendagri Tito Karnavian memproses pencopotannya karena dianggap meninggalkan tanggung jawab

medkomsubangnetworkSosok Mirwan MS Bupati Aceh Selatan masih terus menjadi sorotan di tengah banjir yang melanda Aceh dan Sumatera.

Dari hasil penelusuran terungkap ternyata Mirwan MS memiliki harta kekayaan hingga mencapai Rp 25,96 Miliar.

Bahkan karena jumlah hartanya yang tergolong besar, Kemendagri bakal mengusut dana yang dipakai Mirwan MS untuk pergi umrah.

Diketahui sosok Mirwan menjadi sorotan manakala ia pergi umroh bersama sang istri ditengah banjir yang melanda wilayahnya.

Mirwan dianggap bukanlah kepala daerah yang bertanggung jawab lantaran meninggalkan warganya begitu saja.

Tak cuma itu, sebelum berangkat umroh, Mirwan juga menyebut tak sanggup menanggulangi bencana yang tengah terjadi itu.

Harta Capai Puluhan Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Oktober 2024 dikutip Kompas.com, Mirwan mempunyai harta kekayaan senilai Rp 25.958.970.622. 

Harta kekayaan tersebut ia laporkan ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Selatan.

Harta kekayaan Mirwan terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, serta harta lainnya. 

Berikut rincian harta kekayaan Bupati Aceh Selatan Mirwan:

Tanah dan bangunan: 

Tanah dan Bangunan seluas 95 m2/172 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 1.450.000.000 

Tanah seluas 579 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 868.500.000 

Tanah dan bangunan seluas 517 m2/312 m2 di Kota Jakarta Timur, hasil sendiri: Rp 13.000.000.000 

Tanah seluas 4.283 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 564.055.000 

Tanah dan bangunan seluas 769 m2/769 m2 di Kabupaten Aceh Barat Daya, hasil sendiri: Rp 6.000.000.000.

Alat transportasi dan mesin: 

Mobil Toyota Fortuner tahun 2017, hasil sendiri: Rp 435.000.000 

Mobil Daihatsu pick up tahun 2014, hasil sendiri: Rp 72.000.000 Komatsu Hydraulic Excavator PC 200-6 tahun 2007, hasil sendiri: Rp 450.000.000 

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE 74 tahun 2008, hasil sendiri: Rp 185.000.000 

Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump Truck FE SHD tahun 2009, hasil sendiri: Rp 195.000.000 

Komatsu Excavator VC 200/5 tahun 2004, hasil sendiri: Rp 260.000.000 

Mobil Toyota Fortuner VRZ 4X2 tahun 2021, hasil sendiri: Rp 450.000.000 

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil, Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil Toyota Rush 1.5S AT tahun 2020, hasil sendiri: Rp 200.000.000 

Mobil Toyota Camry 2.5V AT tahun 2019, hasil sendiri: Rp 400.000.000. 

Harta lainnya: 

Harta bergerak lainnya: Rp 321.400.000 

Kas dan setara kas: Rp 223.015.622 

Harta lainnya: Rp 710.000.000. 

Utang: Utang: Rp 225.000.000.

Dana Umroh Bakal Diperiksa

Pemeriksaan itu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri yang kini tengah memeriksa Mirwan. 

"Apakah betul itu ibadah umrah, dengan siapa, pembiayaan dari mana, kan itu penting, ya," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dilansir dari Kompas.com.

Bima menuturkan, pemeriksaan juga mencakup aparatur yang melekat kepadanya saat berangkat ke Arab Saudi.

Ia menyebut, pemeriksaan serupa juga sempat dilakukan Kemendagri kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim.

Saat itu, pemeriksaan bukan hanya dilakukan kepada Lucky, melainkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan semua yang terlibat saat berlibur ke Jepang. 

"Semua yang terkait dengan kunjungan ke Jepang kami periksa. Nah, sekarang kan juga begitu. Jadi pemeriksaan juga pasti tidak hanya kepada Bupati Aceh Selatan, tapi aparatur dan semua yang terkait keberangkatan akan dilakukan pemeriksaan," tutur Bima.

Sementara itu, Mirwan sendiri sudah kembali ke Indonesia setelah menjalankan ibadah umrah.

Tak menunggu lama, Mirwan langsung diperiksa Tim Inspektorat Kemendagri.

Hal itu dibenarkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang menyebut Mirwan tengah diperiksa Tim Inspektorat.

"Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan tim inspektorat dan hari ini kami mendapatkan informasi bupati Aceh Selatan telah tiba dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh inspektur khusus," kata Bima dilansir dari TribunNews.

Bima menjelaskan aturan dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal tersebut mengatur secara jelas kewajiban yang harus dilakukan kepala daerah (Pasal 67) dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh kepala daerah, beserta sanksinya.

Jika memang terbukti ada pelanggaran, tim inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi bupati Aceh Selatan kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan UU nomor 23 tahun 2014 terkait dengan sanksi, maka inspektorat akan merekomendasikan pemberian sanksi tersebut (bupati Aceh Selatan) kepada Mendagri," tandasnya.

Prabowo Minta Proses Pencopotan

Sementara itu kasus Mirwan yang viral ini langsung disoroti oleh Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto minta Tito Karnavian proses pencopotan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dalam rapat terbatas (ratas) penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Minggu (7/12/2025) malam.

Ratas diikuti lintas kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Awalnya Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.

"Kalian harus terus berjuang untuk rakyat.

Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.

Kalau yang mau lari lari aja enggak apa-apa ya," kata Prabowo sambil menyindir Mirwan MS, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Dalam kesempatan itu juga, Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

"Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?" tanya Prabowo ke Tito.

"(Proses pencopotan) 3 bulan," jawab Tito.

Prabowo mengibaratkan Mirwan MS sebagai tentara desersi.

Desersi adalah tindakan seorang anggota tentara atau polisi yang secara sengaja meninggalkan tugas dan kesatuannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, dengan niat untuk tidak kembali, dan dianggap sebagai tindak pidana militer serius yang bisa dikenakan sanksi berat.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah," tegas Prabowo.

Baca berita menarik medkomsubangnetworklainnya di Google News

Setiap kali terjadi aksi kekerasan bermotif ideologi di Amerika Serikat, istilah lone wolf hampir selalu muncul dalam pemberitaan. Media dan aparat keamanan kerap menggambarkan pelaku sebagai individu yang bertindak sendiri, terisolasi, dan tanpa keterkaitan organisasi. Narasi ini seolah memberikan penjelasan cepat sekaligus penutup, di mana masalahnya adalah individu tersebut, bukan sistem yang lebih luas.

Namun, pemahaman semacam ini cenderung menutupi satu elemen krusial dalam terorisme kontemporer, yaitu propaganda. Di era digital, terorisme tidak selalu membutuhkan kelompok terstruktur atau komando formal. Ia justru berkembang melalui arus narasi, simbol, dan ideologi yang beredar di ruang publik, membentuk pola radikalisasi yang tidak kasat mata, tetapi nyata dampaknya.

Wajah Baru Propaganda Terorisme di Amerika Serikat

Propaganda terorisme di Amerika Serikat jarang tampil secara eksplisit. Ia tidak selalu berupa ajakan langsung untuk melakukan serangan, melainkan hadir dalam bentuk yang lebih ambigu dan subtil. Konten yang mengglorifikasi pelaku kekerasan, aksi teror sebagai bentuk perlawanan terhadap ”tirani”, atau menyebarkan teori konspirasi tentang ancaman terhadap identitas tertentu, menjadi pintu masuk utama.

Media sosial dan forum daring memainkan peran sentral dalam penyebaran propaganda ini. Tidak seperti propaganda klasik yang terpusat dan mudah diidentifikasi, propaganda digital bersifat terfragmentasi dan tersebar. Ia dapat muncul dalam unggahan singkat, potongan video, meme, atau diskusi panjang di ruang digital tertutup. Justru karena sifatnya yang terpecah-pecah, propaganda ini sering luput dari pengawasan.

Mitos ”Lone Wolf” dan Jaringan Ideologis Tak Terlihat

Istilah lone wolf memberi kesan bahwa pelaku kekerasan benar-benar sendirian. Padahal banyak studi menunjukkan bahwa pelaku teror domestik di Amerika Serikat hampir selalu memiliki riwayat konsumsi konten ekstremis. Mereka mungkin tidak pernah bertemu langsung dengan kelompok teror atau menerima instruksi spesifik, tetapi terhubung melalui ideologi dan narasi bersama.

Dalam konteks ini, propaganda berfungsi sebagai jaringan tak terlihat. Ia menggantikan peran organisasi dengan komunitas naratif yang longgar namun solid secara ideologis. Individu-individu yang terpapar propaganda ini belajar, membenarkan, dan akhirnya menginternalisasikan kekerasan sebagai sesuatu yang sah, bahkan perlu.

Algoritma Digital dan Proses Radikalisasi Bertahap

Salah satu faktor yang mempercepat penyebaran propaganda terorisme di Amerika Serikat adalah algoritma platform digital. Sistem rekomendasi yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan pengguna sering kali mendorong individu menuju konten yang semakin ekstrem. Proses ini tidak berlangsung secara instan, melainkan bertahap.

Seseorang dapat memulai dari ketertarikan pada isu politik atau identitas tertentu. Seiring waktu, algoritma menyarankan konten yang lebih emosional, lebih provokatif, dan lebih radikal. Paparan berulang terhadap narasi semacam ini dapat menormalkan ideologi ekstrem tanpa disadari. Radikalisasi pun bukan lagi hasil indoktrinasi langsung, melainkan akumulasi konten yang saling menguatkan.

Paradoks Keamanan dalam Negara Demokrasi

Amerika Serikat menghadapi dilema khas negara demokrasi, yaitu bagaimana menjaga kebebasan berekspresi tanpa memberi ruang bagi propaganda kekerasan. Dalam sistem yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, batas antara opini ekstrem dan propaganda teror sering kali kabur. Selama suatu konten tidak secara eksplisit menyerukan serangan, ia cenderung dianggap sah.

Akibatnya, pendekatan keamanan masih banyak berfokus pada ancaman berbasis organisasi. Propaganda yang bekerja secara individual dan terdesentralisasi sering tidak menjadi prioritas pencegahan. Ketika serangan terjadi, respons baru muncul dalam bentuk penindakan hukum, sementara faktor ideologis yang melatarbelakangi tetap tidak tersentuh.

Memahami Terorisme sebagai Perang Narasi

Kasus-kasus terorisme domestik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kekerasan modern lebih sering merupakan hasil dari perang narasi daripada perintah langsung. Propaganda tidak menciptakan pelaku secara instan, tetapi membangun lingkungan ideologis yang memudahkan kekerasan terjadi.

Narasi korban, ancaman eksistensial, dan pembenaran moral menjadi elemen kunci. Ketika seseorang percaya bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara mempertahankan identitas atau melawan ketidakadilan, propaganda telah berhasil menjalankan fungsinya. Dalam situasi seperti ini, pelaku tidak lagi merasa sebagai penjahat, melainkan sebagai pejuang.

Pelajaran bagi Publik Global, Termasuk Indonesia

Bagi publik Indonesia, fenomena ini menawarkan pelajaran penting. Ancaman terorisme di era digital tidak lagi terbatas pada kelompok lintas negara atau jaringan bersenjata. Ia juga tumbuh di ruang domestik, memanfaatkan kebebasan digital dan rendahnya literasi kritis.

Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa fokus semata pada penindakan fisik tidak cukup. Selama propaganda ekstrem dibiarkan berkembang di ruang publik, upaya pencegahan akan selalu tertinggal. Terorisme modern bergerak lebih cepat dari mekanisme keamanan konvensional.

Penutup

Menjawab tantangan terorisme di Amerika Serikat berarti keluar dari kenyamanan narasi lone wolf. Kekerasan tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dari ekosistem ideologis yang terus dipelihara oleh propaganda digital. Selama propaganda ini diperlakukan sebagai sekadar opini ekstrem, ancaman akan terus berulang.

Melawan terorisme hari ini tidak cukup dengan senjata dan penangkapan. Ia membutuhkan kesadaran bahwa narasi adalah medan perang utama. Di sanalah ideologi dibentuk, dibenarkan, dan akhirnya diwujudkan dalam kekerasan. Jika propaganda dibiarkan menguasai ruang publik, maka “serigala-serigala tunggal” akan terus bermunculan, bukan karena mereka benar-benar sendiri, tetapi karena mereka dibesarkan oleh cerita yang sama.

Ringkasan Berita:

• Mirwan MS sebelumnya menjadi perbincangan karena menunaikan ibadah umrah di saat wilayahnya diterjang bencana.
• Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.
• Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

medkomsubangnetwork - Presiden Prabowo Subianto tegas terhadap penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh termasuk kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, yang menjadi bahan perbincangan karena menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya diterjang bencana.

Prabowo mengungkapkan hal ini saat pimpin rapat terbatas (ratas) penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ratas diikuti lintas kementerian/lembaga di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Minggu (7/12/2025) malam.

Prabowo dalam kesempatannya menyindir Bupati Aceh Selatan Mirwan MS.

Mirwan MS sebelumnya menjadi bahan perbincangan karena menunaikan ibadah umrah di saat wilayahnya diterjang bencana.

Awalnya Prabowo menegaskan, bupati atau wali kota dipilih rakyat untuk menghadapi kesulitan.

"Kalian harus terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari lari aja enggak apa-apa ya," kata Prabowo sambil menyindir Mirwan MS, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Orang nomor satu di Indonesia itu lalu meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian untuk mencopot Mirwan MS dari jabatannya.

"Copot langsung. Mendagri bisa ya diproses?" tanya Prabowo ke Tito.

"(Proses pencopotan) 3 bulan," jawab Tito.

Prabowo mengibaratkan  Mirwan MS sebagai tentara desersi.

Desersi adalah tindakan seorang anggota tentara atau polisi yang secara sengaja meninggalkan tugas dan kesatuannya tanpa izin resmi atau alasan yang sah, dengan niat untuk tidak kembali, dan dianggap sebagai tindak pidana militer serius yang bisa dikenakan sanksi berat.

"Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah," tegas Prabowo.

Nasib Mirwan MS

Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, sedang menjadi sorotan publik.

Ia nekat pergi umrah ke Tanah Suci di tengah-tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.

Belakangan terungkap, Mirwan MS tetap ngeyel umrah padahal tidak mendapatkan izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ia berdalih menunaikan nazar pribadinya.

Buntutnya selain kecaman publik, Partai Gerindra sudah mengambil langkah tegas hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sampai turun tangan

Mirwan MS Dipecat

Kabar Mirwan MS umrah di tengah bencana sudah sampai ke telinga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Gerindra, Sugiono.

Ia menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan daerahnya di waktu tak tepat.

"Saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan."

"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya kepada Tribunnews.com.

Sugiono melanjutkan, partainya mengambil langkah tegas.

Gerindra pecat Mirwan MS dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Selatan.

"Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," tegas Sugiono. 

Mirwan MS sebelumnya ditunjuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 12 November 2024.

Lewat Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengurus DPC Gerindra Aceh Selatan, dengan Nomor: 11-0592/Kpts/DPP-GERINDRA/2024.

Mendagri Turun Tangan

Mendagri Tito Karnavian sampai turun tangan terkait polemik ini.

Mantan Kapolri itu bahkan secara langsung menelepon Mirwan MS untuk memintanya pulang.

Lewat sambungan seluler, Mirwan MS juga mengakui tidak izin kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Mirwan MS diminta pulang hari ini, Minggu (7/12/2025).

"Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin Gubernur maupun Mendagri untuk umrah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada Tribunnews.com.

Benni dalam kesempatannya ikut menyoroti pentingnya sosok pemimpin hadir di tengah bencana.

Ia mengingatkan wilayah Aceh Selatan terdampak banjir dan tanah longsor.

“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Terakhir, Benni belum menyinggung soal sanksi.

Jelasnya Kemendagri telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Tim akan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan MS setibanya di Indo

Berdalih Menunaikan Nazar

Menanggapi dirinya yang menjadi sorotan karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS mengaku keberangkatannya ke Tanah Suci adalah untuk menunaikan nazar pribadi.

Ia juga mengaku sudah turun langsung meninjau dampak banjir di Aceh Selatan, sebelum berangkat umrah.

"Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja sesuai alur komando."

"Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah," jelas Mirwan dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Ia pun memastikan penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah pengawasan komando posko dan OPD terkait.

Mirwan mengungkapkan ia akan kembali ke Indonesia pada Sabtu (6/12/2025).

Jika sesuai rencana, ia sudah berada di Aceh Selatan pada Minggu (7/12/2025).

"Saya akan segera kembali ke Tanah Air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh."

"Pemerintah daerah terus bekerja untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan lancar," tutupnya.

medkomsubangnetwork, CIREBON - Deretan becak listrik tampak berjajar rapi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Cirebon, Minggu (7/12/2025).

Senyum mengembang dari wajah-wajah renta para pebecak yang sebagian besar berusia di atas 60 tahun.

Hari itu menjadi momen bersejarah bagi mereka, setelah 100 unit becak listrik diserahkan sebagai bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Bantuan tersebut disalurkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia dan diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Cirebon, H. Agus Kurniawan Budiman.

Agus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian presiden terhadap warga Kabupaten Cirebon, khususnya para pebecak lansia yang masih bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Saya mewakili pemerintah dan masyarakat Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepeduliannya,” ujar Agus, Minggu (7/12/2025).

Menurutnya, kehadiran becak listrik ini akan sangat membantu para pebecak lanjut usia yang selama ini masih mengandalkan tenaga fisik untuk mengayuh becak konvensional.

“Dengan adanya bantuan becak listrik ini, tentu akan memudahkan penarik becak yang sudah berumur."

"Harapannya, penghasilan mereka bisa meningkat tiga kali lipat atau lebih."

“Kalau biasanya sehari hanya Rp 25 ribu, nanti bisa naik karena tidak ada lagi biaya sewa,” ucapnya.

Untuk memaksimalkan manfaatnya, Pemkab Cirebon berencana menempatkan becak listrik bantuan ini di sejumlah titik wisata.

Dua lokasi yang dianggap paling potensial adalah Makam Sunan Gunung Jati dan kawasan Batik Trusmi, dua destinasi favorit yang selalu ramai dikunjungi wisatawan.

“Mungkin nanti akan kita tempatkan juga di kawasan Batik Trusmi dan Makam Sunan Gunung Jati,” jelas dia.

Ia juga menuturkan, bahwa pemerintah daerah sedang menggodok rencana jangka menengah dan jangka panjang dengan menyiapkan infrastruktur pendukung.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi tempat pengisian daya."

"Ke depan, kita coba bikin terminal khusus becak listrik,” katanya.

Terminal khusus ini diharapkan menjadi pusat operasional bagi para penarik becak listrik sekaligus memberi kenyamanan bagi wisatawan yang ingin menggunakan jasa mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Indonesia, Nanik menegaskan, bahwa seluruh becak listrik yang dibagikan kepada para pebecak lansia ini didanai langsung dari kantong pribadi presiden.

“Bantuan ini merupakan dana pribadi presiden, bukan menggunakan dana pemerintah,” ujar Nanik.

Nanik menyebutkan, bahwa bantuan ini merupakan bentuk keprihatinan Presiden Prabowo terhadap banyaknya pebecak lansia yang masih harus bekerja keras setiap hari.

“Dengan becak listrik, para pebecak lansia bisa meringankan beban."

"Karena kalau yang sekarang, tinggal pencet saja, jadi tidak berat,” ucapnya.

Program pembagian becak listrik ini sendiri sudah berjalan dua tahun.

Pada tahun 2025, yayasan tersebut telah mendistribusikan 3.500 unit dan jika digabung dengan tahun sebelumnya totalnya mencapai lebih dari 4.000 unit.

Nanik juga mengungkapkan, bahwa satu unit becak listrik memiliki nilai pembelian sekitar Rp 22 juta. 

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah memastikan tidak ada penyelewengan atau pemindahtanganan kendaraan bantuan ini.

"Harga satu unitnya Rp22 juta. Kami minta pemerintah daerah membantu mengawasi agar becak listrik ini tidak dipindahtangankan,” jelas dia.

Terkait pemilihan bantuan dalam bentuk becak, bukan modal usaha, Nanik menjelaskan bahwa para pebecak telah memiliki pengalaman dan keterampilan di bidang tersebut.

“Kalau dipaksa membuka usaha lain, dikhawatirkan akan bermasalah."

"Dengan becak listrik, mereka tetap menarik becak tapi lebih mudah dan bisa bersaing dengan transportasi lainnya,” katanya.(*)

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Selatan Mirwan MS dikritik publik dan dipecat Gerindra dari jabatan Ketua DPC karena tetap berangkat umrah saat daerahnya dilanda banjir dan longsor.
• Mendagri Tito Karnavian menelpon langsung Mirwan dan memintanya segera pulang karena ia berangkat tanpa izin Gubernur maupun Mendagri.
• Mirwan berdalih keberangkatannya untuk menunaikan nazar dan menyatakan penanganan banjir tetap berjalan di bawah koordinasi OPD sebelum kepulangannya.

medkomsubangnetwork - Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, sedang menjadi sorotan publik.

Ia nekat melaksanakan umrah ke Tanah Suci di tengah-tengah bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh.

Belakangan terungkap, Mirwan MS tetap ngeyel umrah padahal tidak mendapatkan izin dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Ia berdalih menunaikan nazar pribadinya.

Buntutnya selain kecaman publik, Partai Gerindra sudah mengambil langkah tegas hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sampai turun tangan.

Berikut nasib Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan selengkapnya dirangkum medkomsubangnetwork, Minggu (7/12/2025):

Mirwan MS Dipecat

Kabar Mirwan MS umrah di tengah bencana sudah sampai ke telinga Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Gerindra, Sugiono.

Ia menyayangkan keputusan Bupati Aceh Selatan yang meninggalkan daerahnya di waktu tak tepat.

"Saya dilaporkan mengenai bupati Aceh Selatan yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Aceh Selatan."

"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan," katanya kepada medkomsubangnetwork.

Sugiono melanjutkan, partainya mengambil langkah tegas.

Gerindra pecat Mirwan MS dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aceh Selatan.

"Oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," tegas Sugiono. 

Mirwan MS sebelumnya ditunjuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada 12 November 2024.

Lewat Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengurus DPC Gerindra Aceh Selatan, dengan Nomor: 11-0592/Kpts/DPP-GERINDRA/2024.

Mendagri Turun Tangan

Mendagri Tito Karnavian sampai turun tangan terkait polemik ini.

Mantan Kapolri itu bahkan secara langsung menelepon Mirwan MS untuk memintanya pulang.

Lewat sambungan seluler, Mirwan MS juga mengakui tidak izin kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Mirwan MS diminta pulang hari ini, Minggu (7/12/2025).

"Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin Gubernur maupun Mendagri untuk umrah,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan kepada medkomsubangnetwork.

Benni dalam kesempatannya ikut menyoroti pentingnya sosok pemimpin hadir di tengah bencana.

Ia mengingatkan wilayah Aceh Selatan terdampak banjir dan tanah longsor.

“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” tegasnya.

Terakhir, Benni belum menyinggung soal sanksi.

Jelasnya Kemendagri telah menugaskan Inspektorat Jenderal (Itjen).

Tim akan melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan MS setibanya di Indonesia.

Berdalih Menunaikan Nazar

Menanggapi dirinya yang menjadi sorotan karena umrah di tengah bencana banjir, Mirwan MS mengaku keberangkatannya ke Tanah Suci adalah untuk menunaikan nazar pribadi.

Ia juga mengaku sudah turun langsung meninjau dampak banjir di Aceh Selatan, sebelum berangkat umrah.

"Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bekerja sesuai alur komando."

"Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya untuk melaksanakan ibadah umrah," jelas Mirwan dalam keterangannya, Jumat (5/12/2025).

Ia pun memastikan penanganan banjir tetap berlangsung efektif di bawah pengawasan komando posko dan OPD terkait.

Mirwan mengungkapkan ia akan kembali ke Indonesia pada Sabtu (6/12/2025).

Jika sesuai rencana, ia sudah berada di Aceh Selatan pada Minggu (7/12/2025).

"Saya akan segera kembali ke Tanah Air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh."

"Pemerintah daerah terus bekerja untuk memastikan penanganan dan pemulihan pascabencana berjalan lancar," tutupnya.

(medkomsubangnetwork/Endra/Mario Christian Sumampow/Taufik Ismail/Pravitri Retno Widyastuti)

Politani Kupang Rayakan Kemajuan Riset dan Inovasi dalam Rangkaian Seminar Nasional ke-8

Kupang - Politeknik Pertanian Negeri (Politani) Kupang menggelar sebuah acara istimewa, gala dinner, sebagai bagian dari rangkaian Seminar Nasional ke-8 yang diselenggarakan pada Jumat, 28 November 2025, di Hotel Aston Kupang. Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momen penting untuk mengapresiasi kontribusi para peneliti dan akademisi yang telah memberikan sumbangsih signifikan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Gala dinner ini menjadi puncak dari serangkaian kegiatan seminar yang telah berlangsung, di mana para peserta dari berbagai perguruan tinggi berkumpul untuk berbagi ide, temuan penelitian, dan berdiskusi mengenai tantangan serta peluang di sektor pertanian dan peternakan. Kehadiran para akademisi, peneliti, serta pimpinan institusi menandai komitmen bersama untuk terus mendorong inovasi dan penelitian yang berdampak.

Apresiasi untuk Dedikasi dan Prestasi Akademik

Dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, Politani Kupang memberikan sejumlah penghargaan kepada para peneliti dan akademisi yang telah menunjukkan kinerja luar biasa. Penghargaan ini mencakup berbagai kategori, mulai dari publikasi ilmiah, realisasi hibah penelitian, hingga kekayaan intelektual. Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas kerja keras, dedikasi, dan inovasi yang telah mereka tunjukkan sepanjang tahun 2025.

Beberapa kategori penghargaan yang diberikan antara lain:

• Hibah Penelitian Terbanyak: Penghargaan ini diberikan kepada Jemseng Carles Abineno, STP., M.Sc., yang berhasil meraih tiga hibah, terdiri dari dua hibah eksternal dan satu hibah internal. Prestasi ini menunjukkan kemampuan beliau dalam mendapatkan dukungan pendanaan untuk riset-risetnya.
• Hibah PKM Terbaik: Yori Raimona Menoh, S.Pt., M.Si., dianugerahi penghargaan ini atas keberhasilannya yang pertama kali lolos Hibah BIMA. Ini menjadi motivasi bagi para dosen untuk terus berinovasi dalam pengabdian kepada masyarakat.
• SINTA Score Tertinggi Overall: Stormy Vertygo, S.Si., M.Sc., meraih penghargaan ini dengan perolehan skor SINTA sebesar 1.273. Skor ini mencerminkan produktivitas dan kualitas publikasi ilmiah yang tinggi.
• SINTA Score Tertinggi dalam Tiga Tahun Terakhir: Prof. Dr. Ir. Rupa Mateus, M.Si., tercatat meraih skor SINTA tertinggi dalam tiga tahun terakhir dengan catatan 447.
• Terbitan Scopus Q1 dan Q2 Terbanyak: drh. Erda Eni Rame Hau, M.Biotech., Ph.D., mendapatkan penghargaan ini berkat dua publikasinya di jurnal internasional bereputasi Q1 dan Q2.
• Terbitan Buku Terbanyak: Melkianus Teddison Bulan, S.S.T., M.M., dianugerahi penghargaan ini atas kontribusinya dalam menghasilkan tujuh buku dan book chapter.
• Hak Cipta Terbanyak: Nusrah Rusadi, M.Hut., berhasil memperoleh delapan hak cipta, menunjukkan inovasinya dalam menciptakan karya yang dilindungi.
• Terbitan Jurnal SINTA Terbanyak: Dr. Sutan Sahala Muda Marpaung, M.Si., meraih penghargaan ini dengan total sembilan publikasi di jurnal nasional terakreditasi. Beliau juga menerima penghargaan terbitan Scopus Q3 dan Q4 terbanyak melalui tiga publikasi internasional.
• H-index Scopus Tertinggi per November 2025: Prof. Catootjie Lusje Nalle, S.Pt., M.Agr.St., Ph.D., tercatat memiliki H-index Scopus tertinggi dengan angka 9.
• H-index Google Scholar Tertinggi: Prof. Dr. Theresia Nur Indah Koni, S.Pt., M.Si., memimpin dengan H-index Google Scholar tertinggi sebesar 12.

Kolaborasi Strategis untuk Kemajuan Peternakan NTT

Acara gala dinner ini turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politani Kupang, Cardial L.O. Leo Penu, S.Pt., M.Sc., Ph.D., serta Ketua PEPPSI NTT, Meidelzed Amtiran.

Dalam sambutannya, Ketua PEPPSI NTT memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kolaborasi yang telah terjalin erat dengan Politani Kupang. Ia menekankan betapa pentingnya sinergi ini, khususnya dalam upaya memajukan sektor peternakan di Nusa Tenggara Timur. Meidelzed Amtiran mengungkapkan bahwa manfaat dari penelitian yang dihasilkan oleh Politani Kupang telah dirasakan secara langsung oleh para peternak. Bahkan, beberapa temuan riset strategis sedang dalam proses menuju paten, yang diharapkan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Membangun Budaya Riset yang Produktif dan Menyenangkan

Kepala P3M Politani Kupang, Cardial L.O. Leo Penu, dalam kesempatan yang sama, turut menekankan urgensi pembangunan budaya riset yang tidak hanya menghasilkan produktivitas tinggi, tetapi juga mampu menumbuhkan rasa senang dan semangat di kalangan para peneliti. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan seperti gala dinner dan field trip merupakan bagian integral dari upaya menciptakan ruang interaksi yang lebih informal. Ruang ini diharapkan dapat memfasilitasi para peneliti untuk saling bertukar ide, gagasan, dan pengalaman secara lebih cair, mendalam, dan konstruktif.

Melalui kegiatan semacam ini, Politani Kupang berupaya menciptakan ekosistem riset yang dinamis, di mana kolaborasi antarlembaga dan antarindividu dapat terus tumbuh subur. Semangat kebersamaan dan pertukaran ilmu diharapkan akan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Gala dinner ini menjadi lebih dari sekadar acara formal; ia adalah sebuah platform untuk merayakan berbagai pencapaian luar biasa, memperkuat jaringan profesional, serta meneguhkan kembali komitmen bersama dalam upaya memajukan riset dan inovasi di Indonesia. Dengan fondasi kolaborasi yang semakin kuat, Politani Kupang optimis bahwa hasil-hasil penelitian yang mereka hasilkan akan terus memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam mendukung kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Nusa Tenggara Timur.